DPRD Malinau Berharap Konektivitas Jalan Perbatasan RI-Malaysia Segera Terwujud

MALINAU - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau Ping Ding berharap konektivitas jalan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara (Kaltara) segera terwujud.

“Tentu kita berharap konektivitas jalan perbatasan ini segera terwujud untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Ping Ding di Malinau, Kaltara, Sabtu (24/10).

Hal tersebut disampaikan Ping Ding setelah dalam sebulan terakhir Kabupaten Malinau telah dikunjungi beberapa pejabat dari pemerintah pusat, seperti Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan terbaru Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) yang juga Wakil Panglima TNI, yaitu Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang berkunjung Jumat (23/10).

“Kehadiran beliau-beliau ini semua terkonfirmasi terkait tentang perbatasan dan itu berdasarkan arahan Bapak Presiden Prabowo,” katanya.

Masyarakat perbatasan, lanjutnya, berharap sentuhan pembangunan infrastruktur jalan oleh pemerintah pusat di perbatasan segera terwujud, khususnya di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebab, kata dia, pembangunan atau konektivitas jalanlah yang menjadi kunci utama untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat di perbatasan.

Khusus di wilayah Kabupaten Malinau, jelasnya, ada lima kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan, Pujungan dan Bahau Hulu.

“Malinau memiliki lima kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan itu belum terkoneksi jalannya hingga ke ibu kota Kabupaten Malinau maupun daerah lainnya di Kaltara,” ungkapnya.

Saat ini, lanjutnya, memang sudah ada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang terbangun di Kecamatan Kayan Hulu, namun itu tidak akan berfungsi maksimal kalau tidak ada jalan pendukungnya.

Berdasarkan pernyataan Menteri PU, kata Ping Ding, pembangunan jalan perbatasan Kalimantan, termasuk di Malinau, ditargetkan akhir 2028 rampung dan itu atas arahan Presiden Prabowo, sehingga beberapa pejabat pusat langsung ke Malinau dan wilayah Kaltara lainnya.

“Karena ini informasinya memang perintah Pak Presiden supaya semua datang melihat langsung dan bisa dikerjakan, kami sangat berterima kasih dan apresiasi itu. Semoga ini bisa ditangani dan dikerjakan bersama, sehingga harapan yang sudah lama ini bisa terjawab,” kata Ketua DPRD Malinau.

Menteri PU Dody Hanggodo saat berkunjung ke Kabupaten Malinau, Kamis (22/10) mengatakan telah mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar menuntaskan pembangunan jalan perbatasan Kalimantan sepanjang 2.300 kilometer pada akhir Tahun 2028.

“Saya sebenarnya hanya menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan jalan di Perbatasan Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia itu sepanjang total kurang lebih 2.300 kilometer itu bisa selesai di akhir 2028,” ujar Dody Hanggodo.

Berdasarkan arahan Presiden, kata dia, jalan perbatasan Kalimantan sepanjang 2.300 kilometer tersebut yaitu itu di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kaltara.

Sementara itu, Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala BNPPDT RI Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengaku berkunjung ke Malinau dan wilayah perbatasan Kaltara lainnya untuk memperkuat sinergi pembangunan wilayah perbatasan.

“Kebetulan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kepala BNPPDT dan juga sebagai Wakil Panglima TNI. Setelah saya turun di lapangan, sangatlah perlu kebersamaan dalam menjalankan tugas antara TNI dengan BNPPDT ini,” kata dia di Malinau, Jumat (23/10).