Bupati Indramayu Pastikan Penyaluran Becak Listrik dari Presiden Prabowo Tepat Sasaran

INDRAMAYU – Bupati Indramayu, Lucky Hakim, memastikan penyaluran 320 unit becak listrik dari Presiden RI Prabowo Subianto tepat sasaran untuk membantu pengemudi becak, terutama mereka yang berusia lanjut dan masih bekerja mencari nafkah.

Lucky saat memberikan keterangan di Indramayu, Sabtu (24/10), mengatakan bantuan tersebut dapat meringankan beban pengemudi becak yang kemampuan fisiknya mulai berkurang, tetapi tetap harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

“Pemerintah daerah, mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo Subianto sudah membantu dengan menyalurkan, memberikan bantuan becak listrik,” katanya.

Ia menyebut Indramayu menerima 320 unit becak listrik, serta menjadi salah satu daerah dengan jumlah penerima bantuan terbanyak di Jawa Barat.

Menurut Lucky, bantuan ini sangat bermanfaat bagi pengemudi, khususnya membantu keluarga mereka karena pekerjaan sebagai pengayuh becak menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Ini membantu sekali, bukan cuma sekadar bantuan sebuah becak kepada satu orang tukang becak, tetapi ini adalah bantuan untuk sekeluarga,” ujarnya.

Ia menjelaskan becak listrik dapat mengurangi kebutuhan tenaga fisik saat bekerja, sehingga membantu pengemudi lanjut usia yang kekuatannya mulai berkurang.

Untuk mendukung penggunaan kendaraan tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait guna menyediakan fasilitas pengisian daya baterai secara gratis.

Lucky mengatakan fasilitas itu direncanakan tersedia di sejumlah lokasi, yang biasa menjadi tempat pengemudi becak mangkal agar penerima lebih mudah mengisi daya.

“Kami segera berkoordinasi dengan kedinasan terkait untuk bisa minimal membantu dengan cara memberikan lokasi untuk ngecas secara gratis di tempat-tempat yang biasa abang-abang becak ini pada mangkal,” tuturnya.

Selain itu, Lucky mengingatkan penerima manfaat agar tidak menjual atau menyewakan becak listrik kepada pihak lain karena kendaraan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ia mengatakan larangan tersebut diperlukan agar bantuan tidak beralih menjadi sarana usaha pihak lain, serta tetap memberikan manfaat kepada penerima yang telah ditetapkan.

“Kalau memang sudah tidak mau, kembalikan ke pendata semula,” tuturnya.