Bappenas Tetapkan PSN Sawit, Agrinas Palma Bidik Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan

JAKARTA — PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) menerima penetapan sebagai pelaksana Proyek Strategis Nasional (PSN) Sawit dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Penetapan ini menjadi dasar bagi perusahaan pelat merah tersebut untuk mempercepat penataan dan optimalisasi lahan perkebunan kelapa sawit, sekaligus memperkuat tata kelola industri sawit nasional.

Penyerahan Surat Penetapan Pelaksana PSN dan Surat Keterangan PSN Sawit berlangsung di Gedung Bappenas, Jakarta, Jumat (23/10/2026). Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyerahkan dokumen tersebut kepada Direktur Utama Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani, disaksikan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuriyanti, Direktur Hukum Agrinas Palma I Nyoman Suparta, serta jajaran kedua instansi.

Program PSN Sawit merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola dan ekosistem agribisnis kelapa sawit melalui percepatan penataan lahan perkebunan dan kawasan hutan secara terintegrasi. Program ini sejalan dengan pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2026.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan perlunya pembenahan pengelolaan kelapa sawit melalui sistem agribisnis yang terintegrasi dan terstruktur. Menurutnya, penetapan PSN Sawit menjadi momentum untuk menata kembali pengembangan industri tersebut agar tidak berjalan secara terpisah-pisah.

“Jadi mulai hari ini dengan adanya PSN seperti ini, sebaiknya benar-benar menatap ulang bagaimana sawit ini menjadi bagian dari sistem dan usaha agribisnis yang terintegrasi, yang holistik, yang diatur secara sistematis dan juga harus terstruktur,” kata Rachmat melalui keterangannya pada Sabtu (24/10/2026).

Melalui penetapan tersebut, Agrinas Palma diharapkan menjadi percontohan nasional dalam membangun ekosistem agribisnis kelapa sawit secara menyeluruh. Cakupan pengelolaannya meliputi penataan lahan, peningkatan produktivitas perkebunan, pemberdayaan masyarakat, penguatan kemitraan petani, hingga pengembangan industri hilir.

Salah satu prioritas perusahaan adalah memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling sedikit 20 persen dari luas pelepasan kawasan hutan yang relevan, sesuai ketentuan yang berlaku. Perusahaan juga berencana memperkuat peran koperasi dan melibatkan masyarakat dalam rantai pasok, termasuk dalam pengembangan pabrik kelapa sawit (PKS) sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah sawit rakyat.

Direktur Utama Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani menyatakan perusahaan siap menjalankan penugasan pemerintah dengan mengedepankan kepastian hukum, kesesuaian tata ruang, peningkatan produktivitas, serta pengelolaan perkebunan yang bertanggung jawab. Ia menilai dukungan Bappenas dan kementerian atau lembaga terkait dapat memperjelas regulasi serta peta jalan pelaksanaan program di lapangan.

“Kami menyambut penugasan direktif Presiden ini dengan penuh tanggung jawab. Dukungan Kementerian PPN/Bappenas dan lintas K/L memberikan kepastian regulasi serta kejelasan peta jalan operasional bagi kami di lapangan. Kami berkomitmen penuh mengawal mandat ini, khususnya pemenuhan alokasi 20 persen kebun masyarakat dan pemberdayaan koperasi dalam ekosistem pasok PKS, sehingga optimalisasi lahan limpahan negara ini benar-benar menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat sekitar,” ujar Mohammad Abdul Ghani.

Sebagai tindak lanjut, Agrinas Palma akan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menyusun peta jalan operasional, menata aset perkebunan, serta mengembangkan kemitraan dengan masyarakat. Perusahaan juga menyatakan akan memperhatikan keterlacakan rantai pasok (traceability), kepatuhan terhadap regulasi, dan penerapan prinsip keberlanjutan.

Agrinas Palma merupakan badan usaha milik negara yang menjalankan peran dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, pengembangan industri hilir dan produk turunannya, serta pembangunan ekosistem bioenergi untuk mendukung program B50 dan E20.

Melalui PSN Sawit, perusahaan menargetkan pengelolaan perkebunan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Penguatan tata kelola, kemitraan dengan petani, serta pengembangan industri hilir diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah industri sawit dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Namun, pencapaian tujuan tersebut akan bergantung pada pelaksanaan penataan lahan, kepastian hukum, serta realisasi komitmen pemberdayaan masyarakat di lapangan.