Ekonom Desak Evaluasi KUR, Penyaluran Tinggi Tak Jamin UMKM Produktif

Tanpa evaluasi berbasis dampak, KUR berisiko berhenti sebagai instrumen penyaluran modal, bukan pengungkit pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

JAKARTA – Tingginya realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) tak otomatis mencerminkan keberhasilan jika tanpa diikuti peningkatan omzet, laba, produktivitas, dan penyerapan tenaga kerja. Karena itu, pemerintah perlu memastikan KUR terintegrasi dengan pendampingan usaha, akses pasar, serta penguatan kapasitas produksi agar pembiayaan benar-benar mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas.

Kementerian UMKM mencatat realisasi penyaluran KUR dari Januari hingga 21 Oktober 2026 mencapai sekitar 260 triliun rupiah yang tersalurkan kepada 4 juta debitur UMKM di seluruh Indonesia. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan penyaluran pembiayaan bersubsidi tersebut merupakan bagian dari total alokasi pembiayaan untuk sektor UMKM nasional yang mencapai sekitar 1.500 triliun rupiah, di mana porsi KUR dialokasikan sebesar 290-300 triliun rupiah.

"Penyaluran KUR kurang lebih sekitar 260 triliun rupiah dengan jumlah debitur 4 juta, debitur barunya sebanyak 1,6 juta, dan debitur graduasinya sebanyak 700 ribu," kata Maman dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/10).

Dia mengatakan pemerintah secara khusus menekankan agar alokasi KUR dioptimalkan pada sektor produktif seperti pertanian, perikanan, pengolahan, dan jasa produktif lainnya, bukan sekadar sektor perdagangan. Pemerintah menetapkan target minimal 65 persen dari total alokasi KUR wajib disalurkan ke sektor produksi.

“Hingga saat ini, realisasi penyaluran ke sektor produktif telah mencapai 65,9 persen atau setara 170,9 triliun rupiah, melampaui target yang ditetapkan,” ujarnya.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai orientasi KUR perlu bergeser dari sekadar mengejar volume penyaluran menuju peningkatan kapasitas UMKM, khususnya dalam meningkatkan omzet, laba, serta penciptaan lapangan kerja. Dia menambahkanindikator keberhasilan KUR tak bisa lagi hanya diukur dari angka penyaluran dan jumlah penerima semata.

Menurutnya, evaluasi program harus mulai memperhitungkan pertumbuhan omzet dan laba, penambahan tenaga kerja, kelancaran angsuran, hingga kemampuan debitur untuk naik kelas ke pembiayaan komersial. “Tanpa ukuran tersebut, kenaikan penyaluran belum tentu mencerminkan peningkatan produktivitas usaha,” ujar Yusuf.

Tambahan Akses

Menurut Yusuf, tingginya angka penyaluran KUR saat ini juga belum sepenuhnya mencerminkan hadirnya tambahan akses modal baru bagi UMKM. Dia berpendapat sebagian dari pembiayaan bersubsidi tersebut berpotensi sekadar menggantikan kredit mikro komersial yang sebelumnya sudah diakses oleh pelaku usaha.

Karena itu, Yusuf mendorong agar perluasan pembiayaan juga diiringi dengan penguatan akses pasar dan produktivitas. Salah satu langkahnya, pemerintah dapat melibatkan UMKM secara aktif dalam rantai pasok program strategis, seperti program Makan Siang Sekolah Bergizi, Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta pengadaan barang/ jasa di pemerintah daerah.

“Selain membuka akses pasar, kepastian pembayaran kepada para pemasok UMKM juga menjadi krusial agar pelaku usaha tidak mengalami krisis arus kas (cash flow) setelah menerima pesanan dalam jumlah besar,” jelasnya.

Yusuf juga menekankan pentingnya mengintegrasikan seluruh program pendampingan—mulai dari sertifikasi halal, izin BPOM, digitalisasi, hingga pembiayaan—ke dalam satu basis data UMKM yang terpadu. “Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat memantau dengan presisi pelaku usaha mana yang telah menerima dukungan, bagaimana perkembangan bisnisnya, serta program apa yang terbukti efektif meningkatkan pendapatan mereka,” katanya.