13 Korporasi Jadi Tersangka Karhutla, Ribuan Hektare Lahan Terbakar

Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menetapkan 243 orang dan 13 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dengan total area terbakar mencapai puluhan ribu hektare.

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto melaporkan penegakan hukum tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10). Informasi itu disampaikan melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (23/10).

Suyudi menjelaskan, penegakan hukum terhadap pelaku perorangan dilakukan oleh 13 kepolisian daerah (Polda), dengan total 286 laporan polisi (LP) dan luas area terbakar mencapai 5.856 hektare.

"Terkait dengan penegakan hukum karhutla yang kami laksanakan, yang pertama terkait dengan perorangan. Ada 13 Polda yang melakukan penegakan hukum. 286 LP, luas yang terbakar adalah 5.856 hektare, jumlah tersangka 243," kata Suyudi.

Dari penanganan perkara perorangan tersebut, sebanyak 32 perkara masih dalam penyelidikan, sembilan dihentikan pada tahap penyelidikan, 189 berlanjut ke proses penyidikan, dan 56 perkara telah diselesaikan.

Sementara itu, penanganan perkara yang melibatkan korporasi mencakup 100 laporan polisi dengan luas area terbakar mencapai 29.534,99 hektare. Perkara tersebut ditangani oleh 10 Polda dan Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri.

Berdasarkan laporan per 20 Oktober 2026 pukul 18.00 WIB, sebanyak 13 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari 100 laporan polisi tersebut, enam dihentikan pada tahap penyelidikan, sedangkan 94 lainnya berada dalam proses penyidikan.

"Kemudian untuk korporasi, berdasarkan laporan terakhir tanggal 20 Oktober kemarin, pukul 18, penegakan hukum yang kami lakukan, 10 Polda dan satu Direktorat Tipiter Bareskrim, itu ada 100 LP, luas yang terbakar itu 29.534,99. Jumlah tersangka 13, henti lidik enam, proses penyidikan 94 kasus," ujarnya.

Dalam perkembangan penyidikan korporasi, Polri merekomendasikan pencabutan izin terhadap 23 laporan polisi yang telah memasuki tahap penyidikan. Dari jumlah tersebut, 11 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan 12 lainnya belum ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara itu, dari 71 laporan polisi yang penanganannya belum direkomendasikan untuk pencabutan izin, dua perkara telah menetapkan tersangka dan 69 lainnya belum. Suyudi menyebut kelompok korporasi tersebut terafiliasi dengan penanaman modal asing (PMA) atau pihak asing, dengan total 22 korporasi.

Lebih lanjut, Suyudi memaparkan luas konsesi dan area terbakar dari korporasi yang telah masuk dalam penanganan hukum. Sebanyak 11 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka memiliki luas konsesi 209.933 hektare, dengan area terbakar mencapai 11.105,39 hektare.

Adapun 12 korporasi yang belum ditetapkan sebagai tersangka memiliki luas konsesi 166.756 hektare, dengan area terbakar mencapai 8.849 hektare.

"Dari 11 korporasi ini, delapan korporasi itu di Kalimantan Barat, Bapak, dua korporasi di wilayah Kalimantan Tengah, satu korporasi di Kalimantan Selatan," ujar Kapolri.

Citra Satelit

Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan upaya perbaikan metode penghitungan luas karhutla menggunakan citra satelit untuk meningkatkan akurasi pemantauan titik panas di sejumlah wilayah prioritas.

Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi menyampaikan laporan tersebut dalam sidang kabinet yang sama. Ia mengatakan BNPB terus memperbaiki metode penghitungan sejak dirinya dilantik pada 15 Oktober 2026.

"Izin Bapak Presiden melaporkan bahwa sejak kami dilantik per tanggal 15 Oktober 2026, kami terus mengambil langkah memperbaiki metode penghitungan dengan menggunakan citra satelit," kata Kristomei.

BNPB menetapkan lima provinsi sebagai prioritas penanganan karhutla, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat. Dari kelima provinsi tersebut, peningkatan kejadian karhutla tercatat di Sumatera Selatan dan Jambi, meskipun belum terlalu signifikan.

"Sehingga ada lima provinsi prioritas hari ini, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat. Dan untuk yang mengalami penaikan itu adalah di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi hari ini, tapi tidak terlalu signifikan," ujarnya.

Selain memperbaiki pemantauan, BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca melalui penyemaian es kering (dry ice) untuk membantu memicu hujan di wilayah yang membutuhkan penanganan karhutla.

Kristomei melaporkan sebanyak 3.100 kilogram es kering telah disemai sejak 20 Oktober melalui lima sorti penerbangan. Khusus di Sumatera Selatan, penyemaian dilakukan dalam satu sorti dengan menggunakan 800 kilogram es kering.

Menurut dia, upaya tersebut diikuti penurunan kadar partikulat di udara serta peningkatan jarak pandang di Palembang dari 700 meter menjadi 7.000 meter.

"Sehingga ada penurunan PM (particulate matter/kadar polusi udara), PM 2, 2,5 turun, kemudian jarak pandang atau visibility di Palembang saya bisa dari 700 meter menjadi 7.000 meter," kata Kristomei.