Prancis Dipukul Kerusuhan, Macron Belum Berencana Tetapkan Status Darurat

MOSKOW - Di tengah protes besar-besaran yang berkecamuk di Prancis, Presiden Emmanuel Macron menilai saat ini tidak perlu dinyatakan keadaan darurat, tetapi penegak hukum akan bertindak tegas dalam memulihkan ketertiban umum dan keamanan.

"Saat ini belum diperlukan penetapan keadaan darurat," kata Macron pada Rabu (21/10).

Ia membenarkan langkah tersebut dapat dilakukan apabila diperlukan. "Akan tetapi, tujuan kami adalah untuk memulihkan ketenangan," kata dia.

"Untuk mencapainya, kami akan bertindak secara tegas dan mengambil langkah yang diperlukan untuk memulihkan situasi," ucapnya.

Presiden Prancis juga mengaku tidak melihat ada tanda-tanda campur tangan asing dalam protes tersebut.

Namun, Macron menyebut telah terjadi manipulasi informasi tenteng protes tersebut, sehingga memicu respons-respons yang tak dapat diterima dari banyak orang, bahkan dari pemimpin asing.

Pada Sabtu (17/10), unjuk rasa besar-besaran soal biaya hidup dan ambruknya kualitas pendidikan berubah menjadi bentrokan dengan petugas kepolisian di sejumlah kota di Prancis.

Para perusuh membakar balai kota bersejarah di Kota Limoges. Gedung-gedung pusat pemerintahan di Marseille dan sejumlah kota lainnya juga diserang.

Di Paris dan Marseille, perusuh merusak toko-toko dan menjarah barang-barang dari toko butik mewah yang terkenal.

Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan awal pekan ini bahwa sudah lebih dari 2.500 orang ditangkap di seantero Prancis sejak akhir pekan.

Kementerian dalam negeri juga memperkirakan ada 550.000 orang yang ikut dalam demonstrasi di Prancis, termasuk 110.000 orang di Paris. Ant