Pemerintah Kabupaten Bulungan Minta Perusahaan Buat Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja

TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten Bulungan meminta perusahaan-perusahaan beroperasi di wilayah itu membuat proyeksi kebutuhan tenaga kerja hingga lima tahun ke depan sebagai pemetaan dan penyiapan sumber daya manusia (SDM) tenaga kerja lokal sesuai bidang yang dibutuhkan.

“Saya telah menginstruksikan kepada dinas terkait untuk meminta perusahaan-perusahaan membuat proyeksi kebutuhan tenaga kerja hingga lima tahun ke depan,” ujar Bupati Bulungan Syarwani di Tanjung Selor, Kalimantan Utara (Kaltara), Rabu(22/10).

Hal ini menjawab pertanyaan terkait langkah kreatif Pemkab Bulungan dalam memetakan potensi lapangan pekerjaan di daerah dalam dua tahun pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Dengan adanya data valid proyeksi kebutuhan tenaga kerja sesuai spesifikasi dan disiplin ilmu yang dibutuhkan perusahaan, katanya, bisa mengurangi angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Bulungan.

Saat ini, katanya, terserap belasan ribu tenaga kerja di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning-Mangkupadi yang merupakan kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Jika perusahaan-perusahaan di kawasan PSN tersebut sudah lebih banyak beroperasi dan investasi lainnya bertambah, katanya, kebutuhan tenaga kerja juga bertambah.

“Kita meminta teman-teman sektor swasta atau perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bulungan, membuat proyeksi kebutuhan tenaga kerja minimal untuk tiga tahun atau lima tahun ke depan. Sehingga kita tahu jenis pekerjaan apa yang dibutuhkan dan nanti akan kita coba bedah serta siapkan kompetensi anak-anak kita di Kabupaten Bulungan,” katanya.

Selain soal pemetaan melalui proyeksi kebutuhan kerja di perusahaan-perusahaan, Pemkab Bulungan berkomitmen menyerap tenaga kerja melalui penguatan ketahanan pangan sesuai harapan dan program prioritas nasional.

Penguatan ketahanan pangan ini, katanya, telah Pemkab Bulungan eksekusi dalam dua tahun terakhir, sejak 2024 hingga 2026.

“Tentu dengan penguatan ketahanan pangan ini sebenarnya secara otomatis atau tidak langsung itu berdampak terhadap peluang kesempatan kerja,” kata Syarwani.

Terlebih, katanya, ketahanan pangan selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, juga bisa mendukung pemenuhan kebutuhan pangan di kawasan industri di Kabupaten Bulungan.

Dalam dua tahun terakhir, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Bulungan menggelar bursa kerja, di mana pada Juni lalu menyediakan hingga 672 lowongan kerja di berbagai perusahaan.

“Untuk tahun ini saja ada kurang lebih 600 lebih kesempatan kerja yang dibuka dalam kegiatan job fair (bursa kerja) yang dilaksanakan teman-teman Distransnaker Bulungan kerja sama dengan pelaku usaha yang kita laksanakan di Gedung Wanita Juni lalu,” ujarnya.

Untuk menyiapkan SDM lokal, Pemkab Bulungan juga meningkatkan kompetensi melalui berbagai pelatihan, termasuk pelatihan Bahasa Mandarin.

“Salah satu yang kita lakukan di 2024 lalu ada 80 anak yang kita programkan dalam penyelenggara pendidikan vokasi non-formal dan alhamdulillah anak-anak itu sudah mengenal Bahasa Mandarin,” katanya.

Ia menyatakan bersyukur adanya kawasan industri yang juga PSN di Bulungan, walaupun hingga saat ini belum optimal menyerap tenaga lokal.

Oleh karena itu, ia berharap, dukungan pemerintah pusat untuk memberi penguatan kompetensi tenaga lokal Bulungan dan Kaltara pada umumnya.

“Harapan kita ke depan, mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo hari ini, itu bisa membuka peluang-peluang hadirnya investasi ke daerah. Dengan demikian semakin berdampak terhadap kesempatan bekerja bagi warga masyarakat kita di Kabupaten Bulungan dan Kaltara,” katanya.