El Nino Mengancam Ketahanan Pangan, Pemprov Maluku Siapkan Strategi Khusus untuk Mengatasinya

AMBON - Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Ketahanan Pangan menyusun strategi untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan dalam menghadapi ancaman El Nino yang berpotensi mengganggu produksi pertanian serta distribusi bahan pokok antarpulau.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Inawati Bin Tahir di Ambon, Rabu, mengatakan langkah antisipasi dilakukan melalui penguatan cadangan pangan, pengamanan distribusi, pemantauan harga, serta fasilitasi pasokan komoditas yang mengalami kelangkaan.

“Sebagai provinsi kepulauan, kelancaran distribusi antarpulau dan stabilitas harga pangan menjadi perhatian utama. Keterlambatan pasokan akibat cuaca maupun gangguan transportasi dapat memicu kenaikan harga dan meningkatkan risiko kerawanan pangan, terutama di pulau-pulau kecil,” katanya.

Ia menjelaskan, fenomena El Nino yang memicu kondisi lebih kering berpotensi mengurangi ketersediaan air dan menekan produktivitas pertanian, termasuk komoditas pangan pokok, cabai, sayuran, serta ketersediaan pakan ternak.

Selain kekeringan, potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga perlu diantisipasi karena dapat merusak lahan pertanian dan mengganggu transportasi laut maupun udara yang menjadi jalur utama distribusi pangan di Maluku.

Untuk menjaga pasokan, Pemprov Maluku memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog, penyedia jasa transportasi, serta instansi terkait guna memastikan ketersediaan dan penyaluran bahan pangan ke wilayah yang membutuhkan.

Berdasarkan data hingga Oktober 2026, stok beras Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara tercatat sebanyak 24.400 ton. Ketersediaan tersebut menjadi salah satu penyangga pasokan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kedua wilayah.

Di sisi lain, pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga komoditas strategis, terutama beras, cabai, dan bawang, guna mengantisipasi gejolak harga akibat perubahan pasokan dan kondisi cuaca.

Dirinya mengatakan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku saat ini berkolaborasi dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku melalui fasilitasi distribusi pangan (FDP), khususnya untuk komoditas cabai yang mengalami kenaikan harga dan penurunan pasokan.

“Cabai lokal semakin berkurang di daerah sentra seperti Kabupaten Buru dan Pulau Seram. Karena itu, kami berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk memfasilitasi distribusi cabai dari luar daerah guna mengatasi kekurangan pasokan,” ujarnya.

Menurut dia, fasilitasi distribusi tersebut diperlukan untuk menjaga ketersediaan komoditas di pasar sekaligus menekan tekanan kenaikan harga yang berpotensi membebani masyarakat.

Selain itu, Gerakan Pangan Murah (GPM) terus dioptimalkan bersama pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan distributor, untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau serta menjaga daya beli.

Pemerintah daerah juga mendorong diversifikasi pangan berbasis potensi lokal, seperti sagu, umbi-umbian, dan jagung, untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah sekaligus memperkuat kemandirian pangan masyarakat.

Dirinya menambahkan, upaya menjaga ketahanan pangan perlu didukung pemantauan potensi karhutla dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat melalui koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dinas Kehutanan, serta Dinas Kesehatan.

Ia mengimbau masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kondisi iklim, menjaga stabilitas pasokan, serta memanfaatkan sumber pangan lokal sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah.

Melalui langkah tersebut, Pemprov Maluku berharap ketersediaan bahan pangan tetap terjaga, distribusi antarpulau berjalan lancar, dan gejolak harga akibat gangguan cuaca dapat diantisipasi sejak dini.