Karir Jakarta Sediakan 12.000 Lowongan Kerja

JAKARTA – Warga Jakarta dan sekitarnya yang belum bekerja kini memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Sebab ada 12.000 peluang kerja yang disiapkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) Provinsi Jakarta. Lowongan kerja ini dapat diikuti melalui kegiatan Karir Jakarta dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Expo 2026.

“Sebagai langkah konkret implementasi Jakarta Bekerja, kami menyelenggarakan kegiatan Karir Jakarta dan TKM Expo 2026 yang menghadirkan 12 ribu lapangan kerja,” kata Kepala Dinas Nakertransgi Jakarta, Syaripudin, Selasa (20/10).

Kali ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) menggunakan skema hybrid bagi warga atau pencari kerja untuk menghadiri Job Fair secara daring melalui platform Karir Jakarta (karir.jakarta.go.id). Ini dapat diakses mulai tanggal 21-29 Oktober.

Sementara itu, Job Fair luring menghadirkan 65 perusahaan dengan peluang kerja dalam negeri. Ada 10 perusahaan dengan peluang kerja luar negeri. Ini dapat diikuti tanggal 22-23 Oktober di Convention Hall SMESCO, Pancoran, Jakarta Selatan.

Syaripudin menuturkan, pelaksanaan Karir Jakarta dan TKM Expo bertujuan menyediakan informasi lowongan pekerjaan dalam negeri dan luar negeri kepada para pencari kerja. Selain itu, juga untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pencari kerja. Dengan begitu, mereka lebih siap bersaing di pasar tenaga kerja. Ini juga untuk memotivasi tenaga kerja muda untuk menjadi talenta aktif dan mandiri.

Fokus utama program meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan ketenagakerjaan. Di sini diberi perhatian khusus kepada masyarakat miskin, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas. Dengan begitu, setiap warga memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Tujuan lainnya, memudahkan perusahaan dalam memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi.

Para pencari kerja baik lulusan baru, penyandang disabilitas, maupun umum diharapkan dapat berinteraksi langsung dengan perusahaan. Mereka bisa memperoleh informasi lowongan kerja serta melamar secara langsung.

Syaripudin mencatat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jakarta menurun dari 6,03 persen pada bulan Februari menjadi 5,79 persen Mei. Namun, jumlah pengangguran Jakarta berdasarkan data BPSada 323.000 orang. “Maka, diperlukan langkah-langkah komprehensif berkelanjutan untuk menurunkan pengangguran,” tandas Syaripudin.

Untuk itu, kata Syaripudin, Pemprov Jakarta terus memperkuat implementasi program “Jakarta Bekerja.” Ini sebagai bagian dari kebijakan pembangunan ketenagakerjaan dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Juga sebagai komitmen pemerintah daerah dalam memperluas kesempatan kerja dan menekan pengangguran.

Selain melalui penyelenggaraan bursa kerja, Dinas juga terus menyediakan program lain ketenagakerjaan. Contohnya,pelatihan kerja berbasis kompetensi, pembentukan tenaga kerja mandiri, serta magang untuk lulusan SMA/SMK.

“Berbagai program tersebut diharapkan dapat mendukung warga Jakarta memperoleh pekerjaan yang layak baik di dalam maupun luar negeri. Harapannya,mereka mampu mendorong penurunan pengangguran, peningkatan produktivitas daerah, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ucapnya.

Terserap

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli minta para Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) mengukur keberhasilan program dari jumlah alumni yang terserap di pasar kerja. Jadi, keberhasilan jangan hanya dilihat dari jumlah peserta pelatihan.

Yassierli menyebut, perubahan cara pandang BPVP ini diperlukan untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan, termasuk pengangguran dan kompetensi lulusan. “Jangan lagi membanggakan jumlah orang yang sudah dilatih. Tapi hitung jumlah lulusan yang sudah bekerja,” tandas Yassierli.

Untuk membekali lulusan baru perguruan tinggi dengan keterampilan industri, Kemnaker menjalankan Program Pelatihan Vokasi Nasional dan Program Magang Nasional (MagangHub).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, Kemnaker juga akan menghadirkan Pusat Pelatihan Khusus Disabilitas di Bekasi. Tujuannya untuk membuka akses pelatihan dan peluang kerja bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, Yassierli minta jajaran BPVP memandang balai sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Karena itu, kerja balai harus diarahkan untuk menyukseskan program pemerintah pusat secara keseluruhan.