Italia Kerahkan 500 Tentara ke Milan, Kerusuhan Biaya Hidup Guncang Eropa

MILAN – Pemerintah Italia akan mengerahkan 500 tentara ke Milan setelah demonstrasi menentang tingginya biaya hidup berujung bentrokan dengan polisi, vandalisme, dan penjarahan toko. Pemerintah Perdana Menteri Giorgia Meloni juga berencana memperketat aturan keamanan menyusul gelombang kerusuhan yang melanda sejumlah kota di Eropa.

Dikutip dari The Guardian, Selasa (20/10), pengerahan pasukan tersebut dilakukan setelah kerusuhan selama akhir pekan di Milan, Italia utara. Polisi menahan 271 anak muda setelah sejumlah orang bertopeng membakar tempat sampah, menjarah toko, dan memecahkan kaca bangunan, termasuk di sekitar Katedral Milan.

Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan kelompok yang melakukan kekerasan di tengah demonstrasi yang awalnya berlangsung damai. Dari ratusan orang yang ditahan, 32 orang ditangkap, termasuk 23 anak di bawah umur dan 13 warga negara asing. Sebanyak 28 orang lainnya dilaporkan kepada otoritas kehakiman.

Pemerintah Italia berencana menyetujui serangkaian kebijakan keamanan baru, termasuk memperpanjang masa penahanan preventif bagi anak di bawah umur, menindak tegas geng remaja, serta melarang pertemuan orang-orang yang dinilai mengancam ketertiban umum.

Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani, yang juga menjabat wakil perdana menteri, menegaskan pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan.

“Pemerintah akan menanggapi dengan tegas serangan-serangan terhadap negara ini, termasuk melalui langkah-langkah yang bertujuan untuk mengekang kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur,” kata Tajani setelah Meloni memimpin pertemuan dengan pejabat keamanan senior pada Senin.

Ketegangan juga membuat kawasan perbelanjaan mewah di Milan meningkatkan kewaspadaan. Sejumlah merek ternama, termasuk Chanel, Tiffany, dan Dior, memindahkan barang dagangan dari etalase sebagai tindakan pencegahan. Beberapa toko tetap tutup karena khawatir kerusuhan kembali terjadi.

Rekaman video juga memperlihatkan sejumlah toko yang dijarah, termasuk peritel perlengkapan olahraga Decathlon dan Arc'teryx serta gerai operator telekomunikasi Vodafone.

Gelombang protes di Milan diperkirakan berlanjut pada Sabtu mendatang. Gerakan yang menamakan diri 17 Oktober menyerukan demonstrasi setiap Sabtu sore di Milan dan kota-kota Italia lainnya hingga pemerintah jatuh.

Kelompok tersebut menuduh pemerintah telah merampas masa depan generasi muda dan gagal menjawab persoalan mendasar yang mereka hadapi.

Sementara itu, partai-partai oposisi menilai pemerintah Meloni terlalu menekankan pendekatan keamanan dan menjadikannya alat politik. Mereka berpendapat pemerintah belum cukup serius menangani persoalan pendidikan, perumahan, serta buruknya kondisi kehidupan di wilayah-wilayah terpencil.

Kerusuhan juga terjadi di sejumlah kota Italia utara, termasuk Bologna, Brescia, Bergamo, dan Turin. Menurut kepolisian, 28 demonstran ditangkap dalam rangkaian aksi tersebut.

Situasi serupa terjadi di Prancis. Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez mengatakan sejumlah pasukan militer akan dikerahkan selama demonstrasi yang direncanakan pada Sabtu untuk membantu meringankan tugas polisi dan gendarmerie dalam menjaga ketertiban.

Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu menyatakan pengerahan polisi dalam jumlah besar diperlukan untuk memulihkan ketertiban setelah kerusuhan pada akhir pekan sebelumnya. Hampir 2.400 orang ditangkap dalam salah satu gelombang kerusuhan paling keras di negara tersebut dalam beberapa waktu terakhir.

Pihak berwenang Prancis juga memberlakukan jam malam di sejumlah kota, termasuk Paris, Bordeaux, Lille, dan Nice. Di Paris, pembatasan diberlakukan di Place de la République dan kawasan perbelanjaan Les Halles, yang sebelumnya menjadi lokasi bentrokan.

Kerusuhan di Prancis turut mendorong Amerika Serikat, China, dan Jerman mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warga negara mereka.

Gelombang demonstrasi di Italia dan Prancis mencerminkan meningkatnya ketegangan sosial di tengah tekanan biaya hidup. Pemerintah kedua negara kini menghadapi tantangan untuk memulihkan keamanan sekaligus merespons tuntutan masyarakat yang merasa semakin terbebani oleh persoalan ekonomi.