DPR Minta Pemerintah Evaluasi Distribusi BBM

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Dewi Juliani meminta pemerintah daerah (pemda), Pertamina, dan instansi terkait memperkuat koordinasi untuk mengidentifikasi hambatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta menindaklanjuti indikasi pelanggaran berdasarkan bukti.

Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh BBM dengan mudah dan mengantisipasi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

"BBM harus tersalurkan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai peruntukannya demi kepentingan masyarakat," kata Dewi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa (20/10).

Seperti dikutip dari Antara, legislator dari Daerah Pemilihan Riau I itu menyoroti antrean kendaraan yang masih terjadi di sejumlah SPBU di Provinsi Riau, meskipun kuota BBM disebut telah terpenuhi.

Karena itu, Dewi menilai perlu ada evaluasi menyeluruh untuk memastikan alokasi BBM benar-benar tersalurkan secara optimal hingga ke SPBU. Evaluasi juga perlu mengidentifikasi faktor yang menyebabkan masyarakat masih kesulitan memperoleh BBM.

Ia menekankan pentingnya pengawasan distribusi, perbaikan mekanisme penyaluran, dan koordinasi antarpihak agar BBM tersedia serta tersalurkan sesuai peruntukannya.

Menurut Dewi, penambahan kuota harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar meningkatkan alokasi tanpa menyelesaikan persoalan di lapangan.

"Bukan sekadar menambah angka alokasi tanpa menyelesaikan persoalan antrean," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memastikan cadangan BBM nasional dalam kondisi aman di tengah ketidakpastian global.

"Saya dapat pastikan bahwa cadangan nasional kita untuk Pertalite itu 16 sampai 18 hari. Untuk yang RON 92, RON 95, RON 98 itu di atas 20 hari semua. Termasuk solar kita semua di atas 20 hari," kata Bahlil dalam pernyataan pers seusai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10).

Bahlil menjelaskan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) telah mencapai kisaran 105–106 dollar AS per barel. Sementara itu, rata-rata harga ICP sejak Januari hingga Oktober 2026 berada di kisaran 91–92 dollar AS per barel.