Pasar Tengah Buruk, Pemprov Tunda IPO

JAKARTA - Sekarang ini kondisi pasar sedang tidak baik, sehingga Pemprov Jakarta menunda untuk IPO dua BUMD. “Mudah-mudahan beberapa bulan ke depan kondisi pasar membaik agar bisa IPO PAM Jaya dan Bank Jakarta,” ujar Gubernur Jakarta, Pramono Anung, Senin (19/10).

Pramono Anung menyebut, rencana penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) badan usaha milik daerah (BUMD) PAM Jaya dan Bank Jakarta, untuk sementara ditunda, menunggu kondisi pasar yang tepat. Menurutnya, kondisi pasar saat ini belum mendukung pelaksanaan IPO. Maka, Pemprov Jakarta sedang menunggu waktu yang tepat untuk merealisasikan rencana tersebut, mungkin pada tahun depan.

Rencana IPO PAM Jaya dan Bank Jakarta menjadi bagian dari upaya Pemprov Jakarta mendorong pengembangan kedua perusahaan daerah tersebut melalui pasar modal. Kendati demikian, Pramono belum menyebutkan secara rinci bulan pelaksanaan IPO kedua BUMD tersebut. Waktu pelaksanaannya akan menyesuaikan dengan kondisi pasar. “Kita menunggu waktu yang tepat,” kata Pramono.

Sebelumnya, Pemprov Jakarta memastikan tetap memegang saham mayoritas Bank Jakarta dan PAM Jaya jika kedua badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut melantai di bursa saham. Pramono Anung menyatakan, rencana IPO bertujuan memperkuat pengelolaan perusahaan daerah tanpa mengurangi kendali pemerintah atas kebijakan strategisnya.

Ketentuan kepemilikan mayoritas oleh Pemprov akan dibuatkan peraturan daerahnya. Pramono menilai, keterlibatan investor publik diharapkan dapat mendorong transparansi dan profesionalisme perusahaan. Sedangkan kendali atas kedua BUMD tetap berada di tangan pemerintah daerah.

Perketat

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat dan Perindo DPRD Jakarta mendorong Pemprov Jakarta memperketat pengawasan, mengevaluasi dana mengendap, serta memastikan penyertaan modal BUMD digunakan secara tepat. Pengelolaan penyertaan modal daerah (PMD) kepada BUMD diproyeksikan melampaui Rp82 triliun pada tahun 2027.

“Penyertaan modal adalah uang rakyat yang diberikan untuk penugasan tertentu, bukan untuk menutup biaya rutin perusahaan yang sedang kesulitan,” ujar Sekretaris fraksi tersebut,Lazarus Simon Ishak. Hal ini munculdalam Rapat Paripurna pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Jakarta Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Jakarta, Senin.

Lazarus menilai besarnya modal yang telah disalurkan kepada BUMD belum sebanding dengan kontribusi pendapatan yang ditargetkan. Berdasarkan Lampiran XII Raperda APBD 2027, modal yang telah ditempatkan Pemprov dalam BUMD dan perusahaan patungan mencapai lebih dari Rp76 triliun.

Dengan tambahan hampir Rp6 triliun pada tahun 2027, totalnya diperkirakan melampaui Rp82 triliun. Namun, hasil penyertaan modal yang ditargetkan hanya sekitar Rp876 miliar. Untuk itu, fraksi gabungan tersebut minta Badan Pembinaan BUMD Jakarta menyampaikan kondisi keuangan perusahaan secara transparan. Ini termasuk posisi kas, utang, sisa penyertaan modal, dan kemampuan memenuhi kewajiban.

Lazarus juga mendorong realokasi atau penarikan kembali saldo penyertaan modal yang mengendap melalui perubahan peraturan daerah pada tahun 2027. Langkah itu, menurut dia, harus disertai rencana penyehatan yang jelas agar BUMD dapat kembali beroperasi secara sehat dan mandiri.

Untuk memperkuat pengawasan, Fraksi Demokrat-Perindo mengusulkan pembentukan dasbor kinerja seluruh BUMD beserta anak perusahaannya yang dapat diakses DPRD secara berkala. Dengan sistem tersebut, perkembangan kinerja perusahaan dapat dipantau tanpa harus menunggu laporan tahunan.