Lewat Kebijakan Fiskal Terukur, Kemenkeu Optimistis Kejar Pertumbuhan 6%

JAKARTA - Ketidakpastian ekonomi global masih menjadi tantangan bagi banyak negara, mulai dari arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat hingga dinamika harga energi dan perdagangan dunia. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah Indonesia menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 6 persen pada 2027.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diarahkan tidak hanya sebagai penyangga gejolak ekonomi, tetapi juga sebagai penggerak investasi, konsumsi masyarakat, dan aktivitas dunia usaha.

Direktur Strategi APBN Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo mengatakan, pemerintah tetap optimistis terhadap prospek ekonomi nasional dengan tetap mencermati berbagai risiko global.

“Waspada harus, panik jangan. Tetap optimistis, tapi optimismenya harus realistis,” ujar Wahyu dalam Katadata Policy Dialogue bertajuk “Outlook Ekonomi 2027” di Jakarta, Selasa (20/10).

Menurutnya, sejumlah indikator domestik masih menjadi modal untuk menjaga momentum pertumbuhan, antara lain inflasi yang terkendali, neraca perdagangan yang surplus, cadangan devisa yang memadai, dan pertumbuhan kredit dua digit.

Kinerja APBN hingga September juga menunjukkan perkembangan positif. Penerimaan negara tumbuh 25,5 persen, sedangkan belanja negara meningkat 19 persen. Pada periode yang sama,
keseimbangan primer mencatat surplus Rp125,5 triliun.

Wahyu menjelaskan, pemerintah akan mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli dan stabilitas harga, sekaligus mempercepat belanja produktif dengan tetap memperhatikan disiplin fiskal.

Tiga Strategi Pertumbuhan
Untuk mencapai target pertumbuhan 6 persen, Wahyu menjelaskan, pemerintah menyiapkan tiga pendekatan, yakni pragmatis, transformatif, dan diplomatis.
Pendekatan pragmatis berfokus pada penguatan sumber pertumbuhan yang sudah ada, terutama konsumsi rumah tangga dan investasi. Karena itu, kebijakan fiskal akan diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif, seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian.

Percepatan belanja serta pemberian insentif diharapkan dapat mendorong produksi, membuka lapangan kerja, dan menjaga daya beli masyarakat.

Sementara itu, pendekatan transformatif dilakukan melalui sinergi kebijakan fiskal dan sektor keuangan, termasuk mendorong investasi, industrialisasi, serta pengembangan industri berorientasi
ekspor. Adapun pendekatan diplomatik diarahkan untuk memperluas akses pasar, menarik investasi, dan membuka peluang perdagangan serta kesempatan kerja di luar negeri.

Dalam rancangan APBN 2027, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.435,1 triliun dan belanja negara Rp4.106,3 triliun. Defisit anggaran direncanakan sebesar 2,4 persen terhadap PDB, masih di bawah batas 3 persen.

Belanja negara diarahkan untuk mendukung berbagai prioritas, antara lain pendidikan sebesar Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, kesehatan Rp244,9 triliun, serta ketahanan pangan Rp195,3 triliun.

Dari sisi penerimaan, perpajakan tetap menjadi komponen utama dengan kontribusi sekitar 75% terhadap pendapatan negara. Namun, peningkatan penerimaan juga perlu didukung oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi dan perluasan basis usaha.

Dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional Luthfi Ridho menilai, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter penting untuk menjaga stabilitas di tengah perubahan kondisi global. Pergerakan suku bunga internasional dapat mempengaruhi arus modal dan nilai tukar sehingga perlu diantisipasi melalui kebijakan yang terukur.

Sementara itu, Aviliani, Wakil Ketua Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia menekankan pentingnya kepastian kebijakan untuk mendorong dunia usaha merealisasikan
investasi.

“APBN dapat menjadi katalisator pertumbuhan, tetapi perlu didukung partisipasi sektor swasta. Pemerintah juga dapat memperkuat keterhubungan perusahaan besar dan UMKM melalui pendampingan berkelanjutan serta insentif bagi perusahaan yang membantu UMKM masuk ke rantai pasok industri,” kata Aviliani.

Dengan strategi fiskal yang terukur, konsistensi kebijakan, dan kolaborasi antara pemerintah serta dunia usaha, APBN diharapkan mampu menjaga stabilitas sekaligus memperkuat sumber
pertumbuhan ekonomi.