Kinerja Polri Tak Cukup Diukur dari Pengungkapan Kasus, Reformasi Jadi Ujian

Jakarta - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai kinerja Polri selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu dievaluasi secara proporsional, terutama dengan membedakan keberhasilan operasional dan kemajuan reformasi kepolisian.

“Polri tetap menjalankan fungsi menjaga keamanan, menangani kejahatan, dan mengamankan agenda nasional. Namun, keberhasilan operasional tidak otomatis berarti reformasi kepolisian berhasil,” kata Bambang saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (19/10).

Menurut dia, keberhasilan Polri tidak cukup diukur dari jumlah kasus yang diungkap atau pelaku yang ditangkap. Ukuran yang lebih mendasar ialah sejauh mana masyarakat memperoleh keadilan, pelayanan berkualitas, dan rasa aman.

Bambang menilai fenomena tagar “no viral no justice” yang masih muncul di masyarakat menjadi indikasi bahwa pelayanan kepolisian, khususnya dalam penegakan hukum, masih menghadapi persoalan kepercayaan dan akses terhadap keadilan.

Ia menekankan, kanal pengaduan seperti Dumas Presisi dan Propam Presisi perlu dibuktikan efektivitasnya dalam memproses laporan secara profesional, tanpa harus menunggu tekanan media atau perhatian publik, serta memberikan kepastian hukum kepada korban.

Penurunan jumlah pengaduan konvensional dari 11.789 laporan pada 2024 menjadi 9.725 laporan pada akhir 2025, menurut Bambang, tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya pelanggaran.

“Ukuran keberhasilan pengawasan bukan berapa banyak kanal pengaduan yang dibuat, tetapi seberapa efektif kanal tersebut menghasilkan koreksi dan keadilan bagi korban,” tegasnya.

Karena itu, setiap laporan masyarakat harus ditangani secara profesional dan tanpa diskriminasi, terlepas dari ada atau tidaknya sorotan media maupun tekanan publik.

Terkait tren positif survei kepercayaan publik terhadap Polri, Bambang mengapresiasi perkembangan tersebut. Namun, ia mengingatkan agar capaian survei tidak dijadikan satu-satunya tolok ukur keberhasilan institusi.

Menurut dia, tingkat kepercayaan secara umum belum tentu mencerminkan kepuasan dan pengalaman masyarakat ketika berhadapan langsung dengan layanan kepolisian.

“Masyarakat bisa menilai polisi bekerja baik secara umum, akan tetapi mengalami kesulitan ketika melaporkan perkara atau mencari keadilan,” katanya.

“Karena itu, angka survei harus dibaca bersama data pengaduan, kualitas pelayanan, dan pengalaman nyata masyarakat,” sambungnya.

Bambang menegaskan reformasi kepolisian baru dapat dinilai berjalan apabila masyarakat tidak lagi harus memviralkan suatu kasus untuk memperoleh perhatian dan keadilan, serta penegakan hukum dapat diakses secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menjaga Harkamtibnas

Sementara itu, pemerhati kepolisian Poengky Indarti menilai kinerja Polri selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan perkembangan yang semakin baik dan adaptif.

Menurut mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2016-2024 itu, Polri mampu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) tetap kondusif di tengah berbagai agenda nasional maupun internasional.

“Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Polri semakin baik. Polri mampu menjaga harkamtibmas sehingga kondisi tetap kondusif, mengamankan berbagai acara kenegaraan, hingga sukses mengamankan Indonesia dari ancaman terorisme, kejahatan narkoba, judi online, dan pinjaman online,” kata Poengky saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Poengky menyebut Polri tidak hanya berfokus pada penegakan hukum konvensional, tetapi juga mendukung program strategis pemerintah dan kegiatan kemanusiaan.

Ia mencontohkan keterlibatan Polri dalam mendukung upaya swasembada pangan melalui kemitraan dengan petani, termasuk gerakan menanam dan panen raya jagung.

Perbedaan penilaian tersebut menunjukkan bahwa evaluasi kinerja Polri tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menjaga keamanan dan menjalankan agenda negara, tetapi juga dengan konsistensi penegakan hukum, efektivitas pengawasan internal, dan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat.