IMF Khawatirkan Fragmentasi Geoekonomi dan Geopoltik

Bangkok - Dana Moneter Internasional (IMF) tetap mengkhawatirkan meningkatnya risiko fragmentasi geoekonomi dan ketegangan geopolitik yang dapat menghambat perdagangan, meningkatkan inefisiensi, serta menekan pertumbuhan ekonomi global dan regional.

Dikutip dari Antara, Wakil Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF Thomas Helbling mengatakan, penyelesaian perbedaan mendasar di balik sengketa perdagangan penting dilakukan untuk menjaga sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan berbasis aturan.

"IMF menyambut baik upaya proaktif Tiongkok untuk mempertahankan sistem perdagangan multilateral dan berbasis aturan," kata Helbling dalam wawancara di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF dan World Bank Group 2026 di Bangkok, Minggu (18/10).

"Pada akhirnya, penting bagi negara-negara untuk menyelesaikan ketegangan dan perbedaan mendasar di balik sengketa perdagangan. Bagi perekonomian besar seperti Tiongkok, penting bagi negara itu untuk mengambil peran kepemimpinan dalam menyelesaikan beberapa perbedaan ini," ujarnya.

Helbling menegaskan, IMF telah lama mendorong negara-negara untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang memicu ketegangan perdagangan serta mempertahankan sistem perdagangan yang idealnya bersifat multilateral dan terbuka.

Menurut dia, fragmentasi geoekonomi yang semakin dalam berisiko memicu gesekan perdagangan lebih besar dan meningkatkan inefisiensi dalam perekonomian global maupun regional. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menghambat perdagangan dan menekan pertumbuhan ekonomi.

Di tengah tantangan itu, Helbling menilai perusahaan-perusahaan Tiongkok dapat berperan penting dalam menyebarkan manfaat teknologi baru ke negara lain melalui investasi luar negeri, termasuk investasi asing langsung di sektor digital dan energi hijau.

Kawasan Asia

Lebih lanjut, Helbling juga menyoroti ketahanan ekonomi Tiongkok dan kawasan Asia secara keseluruhan dalam menghadapi guncangan energi. Menurut dia, dampak guncangan tersebut sejauh ini lebih terkendali dibandingkan perkiraan sebelumnya pada tahun ini.

"Dalam kasus Tiongkok, pemerintah telah meredam dampak pada harga pengguna akhir dan memobilisasi sumber energi lain untuk mengimbangi sebagian guncangan negatif pada pasokan bahan bakar fosil," ujarnya.