Di Balik Surplus Pertanian Dompu, Bappeda Ungkap Persoalan Ekonomi yang Perlu Diatasi

DOMPU - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, mengungkapkan bahwa surplus produksi pertanian belum sepenuhnya mendorong perputaran uang dan pertumbuhan aktivitas ekonomi lokal karena sebagian pendapatan petani dibelanjakan di luar daerah.

Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu Aris Ansyari mengatakan sektor pertanian masih menjadi penopang perekonomian daerah, dengan surplus produksi beras mencapai 41 persen dan komoditas jagung yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

"Surplus produksi beras kita mencapai 41 persen. Jagung juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi nilai transaksi itu belum sepenuhnya menjadi uang yang berputar kembali di daerah," katanya di Dompu, Senin.

Menurut dia, besarnya produksi padi dan jagung belum otomatis meningkatkan aktivitas perdagangan dan jasa karena sebagian pendapatan masyarakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan di luar Kabupaten Dompu.

"Tidak 100 persen nilai penjualan jagung itu kembali ke daerah. Ada yang kemudian terbawa keluar. Padahal, nilai transaksinya tetap dihitung sebagai transaksi di dalam daerah," ujarnya.

Aris menjelaskan pengeluaran tersebut antara lain untuk membiayai pendidikan anak di perguruan tinggi luar daerah, memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta berbelanja ketika masyarakat mengunjungi Kota Bima dan Kota Mataram.

Kondisi itu, menurut dia, menyebabkan sebagian pendapatan hasil pertanian mengalir ke daerah lain sehingga potensi peningkatan omzet pedagang dan pertumbuhan usaha lokal belum dimanfaatkan secara optimal.

Ia menilai peningkatan nilai produksi yang tercermin dalam PDRB tidak selalu berbanding lurus dengan besarnya pendapatan yang kembali dibelanjakan masyarakat di dalam daerah.

"Tantangannya bukan hanya meningkatkan hasil produksi, tetapi juga mendorong agar pendapatan petani dibelanjakan kembali di dalam daerah," katanya.

Selain sektor pertanian, Aris menyebut perekonomian Dompu masih dipengaruhi belanja pemerintah dan konsumsi aparatur sipil negara (ASN), sehingga penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat.

Menurut dia, berkurangnya ruang fiskal pemerintah daerah dapat berdampak terhadap aktivitas perdagangan dan jasa yang selama ini turut ditopang pengeluaran aparatur serta pelaksanaan program pembangunan.

Sementara itu, sektor pertambangan mineral yang diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru belum memberikan kontribusi optimal karena PT Sumbawa Timur Mining (STM) di Kecamatan Hu'u masih menjalankan kegiatan eksplorasi.

Perusahaan pemegang Kontrak Karya Generasi Ketujuh tersebut diperkirakan melanjutkan eksplorasi hingga 2032, sehingga potensi kontribusi ekonomi dari tahap produksi masih bergantung pada perkembangan kegiatan usaha dan perizinan berikutnya.

Meski belum memasuki tahap produksi, perusahaan telah menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), terutama bagi masyarakat di sekitar wilayah kegiatan pertambangan.

"Namun, dampaknya terhadap pergerakan ekonomi daerah secara luas belum signifikan," ujarnya.