Sultan: Inklusi Keuangan Tak Cukup Diukur dari Jumlah Rekening dan Transaksi

YOGYAKARTA—Tingginya akses masyarakat terhadap layanan keuangan perlu dibarengi kemampuan mengelola penghasilan, menentukan kebutuhan, hingga memahami risiko produk finansial. Karena itu, inklusi keuangan tidak semestinya hanya dinilai berdasarkan banyaknya rekening maupun transaksi masyarakat.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan kecakapan mengatur keuangan menjadi bagian penting dalam membangun kesejahteraan dan ketenteraman keluarga. Prinsip tersebut, menurut dia, sejalan dengan nilai budaya Jawa gemi, nestiti, dan ngati-ati.

"Nilai ini mengajarkan keputusan dalam mengatur keuangan sehari-hari. Kebijaksanaan dalam menggunakan penghasilan, kita perlu membedakan kebutuhan dengan keinginan, serta menyisihkan sebagian pendapatan untuk masa depan,” tutur Sri Sultan dalam Finansial Expo dan Puncak Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Monumen Serangan Umum 11 Maret, Yogyakarta, Minggu (18/10).

Prinsip nestiti, lanjut Sri Sultan, dapat diterapkan dengan bersikap cermat sebelum membuka tabungan maupun menentukan pilihan investasi. Masyarakat perlu memahami manfaat sekaligus risiko dari setiap keputusan finansial yang diambil.

Kehati-hatian juga semakin diperlukan di tengah kemudahan akses terhadap berbagai layanan keuangan. Perlindungan terhadap informasi pribadi menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan masyarakat.

"Adapun Ngati-ati mengingatkan kita, agar kemudahan selalu disertai kewaspadaan. Jagalah kerahasiaan data pribadi,” tegasnya.

Sri Sultan meminta pemerintah daerah, regulator, dan industri jasa keuangan memastikan edukasi serta pendampingan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Literasi keuangan harus menjangkau masyarakat hingga pasar, sekolah, dan kalurahan melalui pelayanan yang berkelanjutan.

Masyarakat juga didorong memanfaatkan kegiatan edukasi keuangan untuk mencari informasi, bertanya, serta membandingkan berbagai pilihan sebelum menggunakan suatu produk. Dengan pemahaman yang memadai, keputusan finansial diharapkan dapat diambil secara lebih tepat.

Menurut Sri Sultan, tujuan akhir pengelolaan keuangan tetap harus berpijak pada kesejahteraan manusia.

“Di balik setiap rekening terdapat harapan manusia, anak yang diperjuangkan, usaha yang dirintis, dan hari tua yang hendak dijalani dengan tenang,” tutup Sri Sultan.

Sementara itu, Kepala OJK DIY Eko Yunianto mengatakan tingkat literasi dan inklusi keuangan DIY telah berada di atas rata-rata nasional. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan DIY mencapai 76,44 persen dan menempati peringkat ketujuh nasional. Adapun indeks inklusi keuangan mencapai 98,74 persen atau peringkat kedua nasional.

Selama Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026, sebanyak 55 lembaga jasa keuangan di DIY tercatat menyalurkan kredit dan pembiayaan senilai Rp1,5 triliun kepada 18.637 debitur. Dari jumlah tersebut, 13.283 debitur memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon Rp718 miliar, sedangkan kredit senilai Rp296 miliar disalurkan kepada 3.079 pelaku UMKM.

“Kami berharap ke depan sinergi dan kolaborasi ini dapat ditingkatkan terus agar lebih banyak lagi masyarakat di DIY yang menjadi masyarakat yang well literate terhadap produk dan layanan lembaga jasa keuangan. Sehingga mereka mampu mengambil keputusan keuangan secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab,” ungkap Eko.

Eko turut mengingatkan masyarakat mewaspadai investasi dengan imbal hasil tidak wajar, pinjaman online ilegal, serta judi online berkedok permainan. Sebelum menggunakan produk dan layanan keuangan, masyarakat diminta menerapkan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis.