Gubernur Pramono Tekankan 3 Prioritas Pembangunan Jakarta, Apa Saja?

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pembangunan Ibu Kota harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok rentan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik dan proyek monumental, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memperluas akses pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial.

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono dalam Dialog dan Orasi Kebangsaan bertajuk “Jakarta dan Problematika Kebangsaan” di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (19/10). Kegiatan ini diselenggarakan oleh DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pramono mengatakan, pemimpin memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan program yang baik, memperbaiki kekurangan, dan memastikan kebijakan pemerintah memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Prinsip tersebut menjadi landasan dalam mengarahkan pembangunan Jakarta agar tidak hanya mengejar kemajuan fisik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga.

“Tugas seorang pemimpin yaitu melanjutkan hal-hal baik yang belum selesai, memperbaiki apa yang masih kurang, dan memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat yang nyata,” ujar Pramono.

Sejak awal kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pemprov DKI menetapkan tiga bidang sebagai prioritas utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Ketiganya menjadi dasar penyusunan kebijakan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat, termasuk warga dengan keterbatasan ekonomi.

Pramono menilai keberpihakan pemerintah harus diwujudkan melalui kebijakan yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Kelompok yang perlu mendapat perhatian antara lain pekerja sektor informal, pengemudi transportasi publik, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta generasi muda yang masih membutuhkan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri.

Menurutnya, pembangunan Jakarta tidak cukup hanya berfokus pada penguatan daya saing ekonomi dan peningkatan aktivitas usaha. Pemerintah juga perlu membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan dukungan sosial demi meningkatkan kualitas hidup.

Dalam kesempatan tersebut, Pramono mengajak para alumni GMNI untuk berperan aktif mengawal arah pembangunan Jakarta. Ia menilai pengalaman, keahlian, dan jejaring yang dimiliki para alumni dapat menjadi kontribusi penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap persoalan masyarakat.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan kota membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, tidak hanya pemerintah daerah. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, komunitas, media, dan warga dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan mampu mengakomodasi kepentingan publik serta mendorong pemerataan kesempatan.

“Peran tersebut semakin penting karena masa depan Jakarta tidak hanya ditentukan oleh pemerintah. Ia ditentukan oleh bagaimana pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, komunitas, media, dan seluruh warga bekerja berdasarkan kepentingan bersama,” tuturnya.

Pramono turut menyoroti pentingnya menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan publik dan pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, semangat kebangsaan tidak seharusnya berhenti pada pidato maupun kegiatan seremonial, tetapi perlu diwujudkan melalui program yang inklusif dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia berharap sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan berbagai elemen masyarakat dapat memperkuat upaya menjadikan Jakarta sebagai kota global. Namun, transformasi tersebut harus tetap memperhatikan pemerataan pembangunan, kelestarian lingkungan, serta pemeliharaan identitas kebangsaan.

Pramono menegaskan, orientasi pembangunan Jakarta ke depan harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, kenyamanan warga, dan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Dengan demikian, status Jakarta sebagai kota global dapat berjalan seiring dengan komitmen menjaga nilai-nilai Indonesia.

“Mari kita hadirkan pembangunan yang bukan hanya cepat, tetapi berada di arah yang tepat untuk menjadi kota global yang nyaman bagi warganya, produktif bagi perekonomian, berkelanjutan bagi generasi berikutnya, sekaligus terbuka kepada dunia tanpa kehilangan jati diri sebagai bagian dari Indonesia,” pungkasnya.

Dialog dan Orasi Kebangsaan tersebut turut dihadiri Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Arief Hidayat, Sekretaris Jenderal DPP Persatuan Alumni GMNI Abdy Yuhana, jajaran pengurus organisasi, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari ruang dialog untuk membahas tantangan kebangsaan dan arah pembangunan Jakarta ke depan.