Daya Beli Melemah, Pinjol Kian Menjerat Rumah Tangga

Pertumbuhan pinjol dan kenaikan tunggakan mengindikasikan tekanan finansial, ketika masyarakat terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan hingga terjebak dalam siklus utang.

Jakarta – Ketika harga kebutuhan pokok meningkat dan tabungan masyarakat menipis, pinjaman online (pinjol) berisiko menjadi jalan pintas yang justru menjerat rumah tangga dalam siklus utang. Lonjakan pembiayaan pinjol yang disertai kenaikan gagal bayar menjadi sinyal tekanan daya beli yang harus diwaspadai.

Senior Analyst NEXT Indonesia Center Sandy Pramuji mengatakan, ketergantungan masyarakat terhadap pinjol menunjukkan gejala mengkhawatirkan bagi ketahanan keuangan rumah tangga.

Berdasarkan riset NEXT Indonesia Center bertajuk "Waspadai Sinyal Tekanan Daya Beli" yang mengacu pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio wanprestasi pinjol 90 hari atau TWP90 meningkat dari 4,32 persen pada Juli 2026 menjadi 4,73 persen pada Agustus 2026. Angka tersebut mendekati batas 5 persen yang ditetapkan otoritas.

Pada saat bersamaan, outstanding pembiayaan pinjol mencapai 106,9 triliun rupiah atau tumbuh 22,07 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Meningkatnya angka gagal bayar pinjol hingga mendekati batas aman 5 persen ini bukan sekadar persoalan teknis industri fintech, melainkan sinyal riil bahwa ketahanan keuangan masyarakat bawah hingga menengah sedang berada dalam tekanan luar biasa," kata Sandy, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta, Minggu (18/10).

Menurut dia, pertumbuhan pinjol yang berjalan beriringan dengan kenaikan tunggakan perlu dicermati karena dapat mencerminkan keterpaksaan finansial, ketika masyarakat menggunakan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan kegiatan produktif.

"Ketika tabungan menyusut dan harga beras terus meningkat, pinjol menjadi jalan pintas darurat yang sayangnya justru menjerat mereka dalam siklus utang," ujarnya.

Tekanan tersebut tercermin dalam data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Saldo rata-rata rekening simpanan di bawah 100 juta rupiah turun 61,52 persen, dari 4,34 juta rupiah pada Juli 2013 menjadi 1,67 juta rupiah pada Juli 2026.

Di sektor perbankan, pertumbuhan kredit konsumsi melambat menjadi 5,38 persen pada Juli 2026, dari puncaknya 11,02 persen pada Oktober 2024. Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) kredit konsumsi naik menjadi 2,48 persen, melampaui 2,29 persen pada Juli 2020 saat pandemi COVID-19.

Keyakinan konsumen juga melemah. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia turun dari 127,0 pada Januari 2026 menjadi 118,1 pada September 2026. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) merosot dari 115,1 menjadi 107,5 pada periode yang sama.

Sandy mengaitkan tekanan daya beli tersebut dengan kenaikan harga pangan. Pada September 2026, inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencapai 4,37 persen, lebih tinggi daripada inflasi umum sebesar 3,28 persen. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia juga menunjukkan harga beras Medium II dan Super II di 32 dari 33 provinsi melampaui harga eceran tertinggi (HET).

Akses Layanan Keuangan

Risiko jebakan finansial digital turut disoroti LPS. Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution mengatakan kemudahan akses layanan keuangan melalui telepon pintar belum sepenuhnya diimbangi pemahaman yang memadai.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 mencatat tingkat literasi keuangan sebesar 69,5 persen, sedangkan inklusi keuangan mencapai 93,6 persen. Kesenjangan itu menunjukkan akses terhadap layanan keuangan lebih luas daripada pemahaman masyarakat dalam menggunakannya.

Farid mengingatkan generasi muda agar mewaspadai pinjol ilegal, belanja impulsif, dan judi daring, termasuk taruhan olahraga yang berisiko mengganggu kondisi keuangan. Ia mendorong kebiasaan menabung dengan prinsip "Sisihkan, Bukan Sisakan", sekaligus membangun kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan.