Baru Setengah yang Dibantu, Gubernur Kalsel Minta BNPB Guyur Bantuan Karhutla ke 6 Daerah Lagi

BANJARBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan kembali mengusulkan bantuan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk enam kabupaten yang belum menerima alokasi. 

“Kami mengusulkan kembali bantuan tersebut kepada BNPB dan Kementerian Kehutanan. Sebelumnya, dari 12 kabupaten yang kami usulkan, baru enam yang mendapatkan bantuan,” kata Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhidin saat mendampingi Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi meninjau penanganan karhutla di Banjarbaru, Senin (19/10).

Ia mengatakan Pemprov Kalsel terus memperjuangkan dukungan bagi wilayah yang belum menerima bantuan, sekaligus menyiapkan langkah penanganan melalui pengadaan peralatan untuk mendukung pemadaman dan pembasahan lahan terdampak karhutla.

Muhidin menyebutkan peralatan tersebut direncanakan tiba pada pekan berjalan untuk selanjutnya diproses dan didistribusikan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat menunjang kebutuhan penanganan kebakaran di lapangan.

Selain pengadaan peralatan, Pemprov Kalsel merencanakan pembangunan embung-embung kecil sebagai sumber air untuk mempercepat pembasahan lahan terbakar, terutama di kawasan yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Menurut dia, embung tersebut dapat menjadi titik pengambilan air bagi helikopter yang melakukan pengeboman air untuk pembasahan lahan sehingga ketersediaan sumber air di dekat lokasi kebakaran dapat mendukung operasi pemadaman dari udara.

“Kami ingin melihat pembuatan embung kecil. Nantinya helikopter dapat mengambil air dari embung tersebut untuk melakukan pembasahan di lokasi yang terdapat api,” ujar Muhidin.

Pemprov Kalsel terus berkoordinasi dengan BNPB, Kementerian Kehutanan, dan unsur terkait untuk memperkuat penanganan karhutla melalui pengajuan bantuan, penyediaan peralatan, serta rencana pembangunan sumber air guna mendukung upaya pemadaman di wilayah terdampak.