Pemprov NTB Bangun Karakter Masyarakat Melalui Kebudayaan Lokal

MATARAM -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membangun karakter masyarakat melalui pemajuan kebudayaan lokal dengan mengangkat kesenian dan tradisi suku asli setempat sebagai bagian dari penguatan identitas daerah.

Kepala Dinas Kebudayaan NTB Muhamad Ikhwan di Mataram, Minggu, mengatakan kebudayaan memiliki peran penting dalam membangun jiwa masyarakat sekaligus menanamkan nilai-nilai lokal agar tetap hidup di tengah perubahan zaman.

"Melalui Dinas Kebudayaan, Gubernur NTB menitipkan dua hal, yakni bangunlah badannya dan bangunlah jiwanya. Jiwa itulah yang kami bangun melalui kebudayaan agar nilai-nilai NTB kembali hadir di tengah-tengah kita," ujar dia.

Ikhwan menuturkan upaya pemajuan kebudayaan menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai tradisi sekaligus memperkuat karakter masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Ia menegaskan bahwa generasi muda tidak hanya menjaga warisan budaya nenek moyang, tetapi turut melahirkan karya-karya budaya yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Pada Sabtu malam, 17 Oktober 2026, sebuah pentas atraksi budaya dan tradisi suku Sasak, Sawama, dan Mbojo digelar di gedung teater tertutup Taman Budaya NTB yang terletak di Kota Mataram.

Pementasan atraksi budaya tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Kebudayaan Nasional. Kegiatan itu menjadi wadah untuk menampilkan beragam kesenian dan kearifan tradisi lokal dari berbagai kelompok masyarakat di Nusa Tenggara Barat.

Peringatan Hari Kebudayaan Nasional di NTB diisi dengan kunjungan kepada maestro seni, pementasan wayang Sasak, pembersihan cagar budaya, serta perlombaan olahraga dan permainan tradisional.

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan, merawat, dan menjaga keberlanjutan kebudayaan lokal NTB melalui keterlibatan berbagai unsur masyarakat.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Dewan Kebudayaan NTB saat ini tengah penyusunan haluan pemajuan kebudayaan daerah untuk periode 2027 sampai 2045 yang bertujuan menciptakan kesinambungan kebijakan agar pembangunan kebudayaan tidak berjalan zigzag dan mampu mendukung pencapaian visi Indonesia Emas pada tahun 2045.