Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran, Bakom RI Klaim Kemiskinan Turun Jadi 8,07 Persen

JAKARTA - Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI mengklaim tingkat kemiskinan di Indonesia turun menjadi 8,07 persen pada Maret 2026, dengan jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 22,93 juta orang dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom Kurnia Ramadhana mengatakan angka tersebut berkurang 920 ribu orang dibandingkan Maret 2025, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Pemerintah terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat," ujar Kurnia dalam keterangan di Jakarta, Minggu (18/10).

Selain penurunan tingkat kemiskinan, kemiskinan ekstrem juga menunjukkan tren penurunan. Dalam periode 2021-2025, tingkat kemiskinan turun dari 10,14 persen menjadi 8,47 persen, sedangkan kemiskinan ekstrem berkurang dari 2,14 persen menjadi 0,85 persen.

Pada periode yang sama, tingkat ketimpangan yang diukur melalui rasio Gini membaik dari 0,384 menjadi 0,375.

Pemerintah juga mengembangkan perlindungan sosial berbasis data terpadu untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sekaligus memperkuat upaya keluarga agar dapat keluar dari kemiskinan.

Di sisi lain, pemerintah menjalankan kebijakan untuk menjaga daya beli pekerja melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Pada 2025, program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 17 juta pekerja yang memenuhi persyaratan, dengan bantuan Rp300.000 per bulan selama dua bulan atau Rp600.000 yang dibayarkan sekaligus kepada setiap penerima.

Pemerintah juga memperluas kesempatan kerja melalui Program Magang Nasional bagi lulusan perguruan tinggi. Program tersebut menargetkan 100.000 peserta pada 2025 dan meningkatkan kuota menjadi 150.000 peserta pada 2026.

Evaluasi program magang pada 2025 menunjukkan sekitar 30 persen peserta ditawari untuk melanjutkan bekerja dan diangkat menjadi karyawan tetap di perusahaan tempat mereka menjalani magang.

Program tersebut diharapkan membantu meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi, memperkuat kesiapan memasuki dunia industri, dan memperluas peluang memperoleh pekerjaan yang lebih stabil.

Dalam mengukur kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga menggunakan Indeks Modal Manusia sebagai salah satu indikator pembangunan pada 2025, dengan target sebesar 0,56.

Indikator ini digunakan untuk mengukur kemampuan dan kualitas daya saing sumber daya manusia Indonesia.

Berbagai kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.