45 Personel Lintas Instansi Ikuti Sertifikasi Kebencanaan, Jatim Perkuat SDM Tangguh Bencana

SURABAYA — Upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana di Jawa Timur terus dilakukan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Sebanyak 45 personel dari berbagai perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mengikuti sertifikasi uji kompetensi bidang kebencanaan yang digelar melalui kolaborasi BPBD Jawa Timur dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim.

Kegiatan yang melibatkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut berlangsung di Kampus BPSDM Jatim pada 13–15 Oktober 2026. Peserta berasal dari berbagai instansi, mulai dari BPBD provinsi dan kabupaten/kota, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, hingga Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jatim.

Sertifikasi ini mencakup sejumlah bidang penting dalam penanganan bencana. Skema kompetensi yang diujikan meliputi manajer, koordinator, dan petugas untuk bidang data dan informasi kebencanaan, kaji cepat, hunian dan tempat pengungsian (shelter), distribusi bantuan, pencarian dan penyelamatan (search and rescue/SAR), serta pelayanan air bersih dan sanitasi.

Keterlibatan personel lintas instansi menjadi bagian penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terpadu. Sebab, penanganan bencana tidak hanya membutuhkan kecepatan respons, tetapi juga keterampilan teknis, koordinasi antarlembaga, serta kemampuan menjalankan tugas sesuai standar kompetensi.

Widya Iswara Pusdiklat BNPB sekaligus asesor Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana (LSP PB) BNPB, Ario Akbar Lumban, mengapresiasi pelaksanaan sertifikasi yang diinisiasi BPBD dan BPSDM Jatim tersebut.

Menurut Ario, Jawa Timur tercatat memiliki animo peserta tertinggi dalam mengikuti sertifikasi uji kompetensi kebencanaan, baik yang diselenggarakan di Pusdiklat BNPB di Bogor maupun di BPSDM Jatim.

“Teman-teman Jawa Timur itu tercatat sebagai peserta terbanyak yang mengikuti uji kompetensi, baik untuk skema SAR, distribusi bantuan, hunian shelter, kaji cepat hingga data dan informasi,” ujarnya.

Ia menilai konsistensi Jawa Timur dalam meningkatkan kapasitas personel kebencanaan patut menjadi contoh bagi daerah lain. Sertifikasi kompetensi, menurutnya, tidak semestinya dipandang sebagai kegiatan tambahan, melainkan kebutuhan untuk memastikan personel memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan tugas di lapangan.

“Apa yang sudah dilakukan Jawa Timur ini patut dijadikan role model bagi daerah lain, karena uji kompetensi ini sudah tidak lagi sebagai pilihan, tapi sudah menjadi sebuah keharusan,” tegasnya.

Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Soebroto, saat menutup kegiatan pada Kamis (15/10), menyampaikan apresiasi kepada BPSDM Jatim dan Pusdiklat BNPB atas kolaborasi yang telah terjalin. Ia menegaskan, peningkatan kompetensi SDM menjadi kebutuhan penting seiring beragamnya potensi bencana dan semakin kompleksnya tantangan penanggulangan bencana.

“Guna meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana itu, maka dibutuhkan SDM yang handal dan berkualitas. Uji kompetensi seperti inilah salah satu jawabannya,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BPSDM Jatim Ramliyanto menilai keterlibatan berbagai perangkat daerah dalam sertifikasi tersebut mencerminkan semakin kuatnya kesadaran bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama.

Hal ini sejalan dengan pandangan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bahwa urusan kebencanaan bukan hanya menjadi tanggung jawab BPBD dan Dinas Sosial, melainkan membutuhkan dukungan seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.

Melalui sertifikasi ini, Jawa Timur berharap kapasitas personel lintas instansi semakin meningkat, sehingga koordinasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal ketika bencana terjadi. Penguatan kompetensi tersebut juga diharapkan menjadi modal penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang profesional, terintegrasi, dan tangguh di Jawa Timur.