Wantimpres Tetapkan Tiga Bidang Kerja, Rocky Gerung Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Cakupan koordinasinya meliputi kementerian dan lembaga yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri, hubungan luar negeri, pertahanan, komunikasi digital, hukum, HAM, keimigrasian, pemasyarakatan, kejaksaan, TNI, dan Polri.

Fokus kerjanya mencakup stabilitas politik, supremasi hukum, perlindungan HAM, pertahanan negara, keamanan nasional, ancaman siber, serta kejahatan lintas negara.

2. Bidang Kesejahteraan Sosial

Ketua: Pratikno.

Anggota: Dato' Sri Tahir, Sinta Nuriyah Wahid, Muhammad Quraish Shihab, Anwar Iskandar, Salim Segaf Al-Jufri, Said Aqil Siradj, Philip Kuntjoro Wijaya, Budi Santoso Tanuwibowo, dan Jacky Manuputty.

Bidang ini bermitra dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Cakupan koordinasinya meliputi kementerian dan lembaga yang menangani urusan agama, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, kependudukan, pemuda dan olahraga, sosial, pekerja migran, pembangunan desa, koperasi, UMKM, serta ekonomi kreatif.

Fokus kerjanya mencakup efektivitas perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, pemerataan pelayanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3. Bidang Ekonomi dan Keuangan

Ketua: Chairul Tanjung.

Anggota: Muhammad Hatta Rajasa, Jusuf Hamka, Soekarwo, Muhammad Qodari, Ignasius Jonan, dan Jusuf Wanandi.

Bidang ini bermitra dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, serta Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Cakupan koordinasinya meliputi kementerian dan lembaga yang menangani investasi, perindustrian, perdagangan, ketenagakerjaan, pariwisata, energi, infrastruktur, perumahan, pertanahan, transmigrasi, transportasi, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, pangan, gizi, keuangan, serta perencanaan pembangunan nasional.