ILO Ingatkan Inklusi Keuangan Tak Cukup Tanpa Kesehatan Finansial

JAKARTA – Kebijakan inklusi keuangan perlu diarahkan tidak hanya pada perluasan akses, tetapi juga pada peningkatan literasi, ketahanan finansial, dan kemampuan masyarakat memanfaatkan layanan keuangan secara produktif. Langkah tersebut dimaksudkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menilai perluasan inklusi keuangan tidak cukup hanya dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan perbankan dan pembiayaan, tetapi juga harus diiringi penguatan kesehatan finansial. Tanpa kemampuan mengelola pendapatan, mengendalikan utang, menabung, dan menghadapi risiko keuangan, akses terhadap layanan keuangan belum tentu meningkatkan kesejahteraan.

Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste Simrin C. Singh mengatakan inklusi keuangan merupakan fondasi penting, tetapi akses terhadap layanan keuangan saja belum menjamin kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan merencanakan masa depan. “Inklusi dan kesehatan finansial adalah dua hal yang saling melengkapi. Inklusi keuangan membangun fondasinya, sementara kesehatan finansial memastikan bahwa akses tersebut benar-benar membawa stabilitas dan ketahanan ekonomi,” ujar Simrin dalam Financial Health Pathways Forum di Jakarta, Kamis (15/10).

Menurut dia, penguatan kesehatan finansial perlu menjadi bagian dari upaya mewujudkan pekerjaan layak bagi pekerja, sekaligus mendukung keluarga dan pelaku usaha agar memiliki ketahanan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ketenagakerjaan, kesehatan finansial tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu mengelola uang, tetapi juga dipengaruhi kualitas pekerjaan, pendapatan yang memadai dan stabil, serta akses terhadap perlindungan sosial.

“Maka dari itu, penguatan kesehatan finansial membutuhkan keterlibatan pemerintah, organisasi pengusaha, dan organisasi pekerja untuk mendorong pekerjaan yang layak,” ujarnya.

Simrin menuturkan sektor jasa keuangan juga berperan melalui penyediaan layanan tabungan, pembayaran, hingga asuransi yang transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai penting, terutama bagi pekerja informal dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar pemanfaatan layanan keuangan tak justru menimbulkan beban utang berlebihan.

Di sisi lain, pendidikan keuangan perlu diperkuat untuk membantu masyarakat mengambil keputusan finansial secara lebih terinformasi.

Rencana Transformasi

Dalam forum yang diselenggarakan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut, pemerintah juga menyoroti rencana transformasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Sekretariat DNKI Ali Murtopo Simbolon mengatakan transformasi tersebut mencerminkan perluasan akses keuangan menuju pendekatan yang lebih komprehensif dengan menempatkan kesejahteraan finansial masyarakat sebagai tujuan.

"Ke depan, kebijakan tidak hanya diarahkan pada perluasan akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga pada bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan secara tepat dan produktif untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan. Berbagai pembelajaran dan masukan dari forum ini diharapkan dapat memperkaya perumusan prioritas," ujar Ali.