Ekonom Ingatkan Risiko Pembiayaan Hijau Mandek, Ekonomi Riil Harus Kebagian Manfaat

JAKARTA – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman menilai pemerintah perlu memastikan komitmen pembiayaan transisi hijau yang dibahas dalam rangkaian pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia dapat direalisasikan menjadi investasi produktif.

Rizal mengatakan pemerintah perlu memprioritaskan penyelesaian berbagai hambatan investasi, mulai dari lemahnya kesiapan proyek, ketidakpastian regulasi, hingga tingginya risiko pembiayaan.

“Pascapertemuan IMF–World Bank, pemerintah harus memastikan komitmen pembiayaan hijau bertransformasi menjadi investasi produktif, bukan sekadar capaian diplomasi,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (16/10).

Menurut dia, tantangan dalam mempercepat transisi hijau tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sumber pendanaan, tetapi juga kemampuan pemerintah menyiapkan proyek yang layak secara finansial dan menarik bagi investor.

Karena itu, pemerintah perlu mempercepat pengembangan proyek-proyek hijau, khususnya di sektor energi terbarukan, infrastruktur kelistrikan, dan industri rendah karbon melalui perbaikan iklim investasi serta kepastian regulasi.

Ia mencontohkan pelaksanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang menunjukkan masih adanya kesenjangan antara komitmen pembiayaan internasional dan realisasi pendanaan di lapangan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah dinilai perlu memperkuat skema pembiayaan campuran (blended finance), menyediakan instrumen penjaminan risiko, serta meningkatkan keterlibatan modal swasta dalam pembiayaan transisi energi.

Langkah tersebut juga perlu dirancang dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal agar percepatan investasi hijau tidak menambah tekanan terhadap keuangan negara.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan kerja sama pembiayaan hijau tidak cukup diukur berdasarkan besarnya komitmen pendanaan yang diumumkan dalam forum internasional.

Evaluasi juga harus mempertimbangkan realisasi investasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah industri, serta penurunan emisi karbon.

“Tanpa reformasi struktural, pembiayaan hijau berisiko besar dalam komitmen, tetapi minim kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” katanya.