Ada 123 Kampus di Balik Strategi Pemprov Jateng Mengatasi Kemiskinan, Begini Rencananya

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) melibatkan setidaknya 123 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta di wilayah tersebut untuk berkolaborasi menangani kemiskinan.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di Salatiga, Kamis, menyatakan perguruan tinggi terlibat langsung dalam pengentasan kemiskinan melalui penelitian, pendataan, dan pendampingan masyarakat hingga tingkat desa.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Jateng pada Maret 2026 turun menjadi 9,21 persen, dari 9,48 persen pada Maret 2025.

Kemudian, jumlah penduduk miskin juga berkurang 81.250 orang, dari 3,37 juta menjadi 3,29 juta orang.  

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan kemiskinan, salah satunya melalui pelibatan perguruan tinggi.

Ia menyebutkan 123 perguruan tinggi yang menjalin kerja sama, terdiri atas 49 perguruan tinggi pada 2025 dan 74 perguruan tinggi pada 2026.

Kolaborasi tersebut, mencakup KKN tematik, pendampingan usaha, pendataan rumah tidak layak huni, penanganan stunting, hingga pengembangan teknologi desalinasi air.

"Keterlibatan kampus penting untuk memperkuat ketepatan sasaran program," katanya.

Menurut dia, penanganan kemiskinan tidak cukup melalui bantuan sosial atau perbaikan rumah, tetapi juga harus menyentuh persoalan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi keluarga.  

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah terus menggeser pendekatan dari bantuan sosial menuju pemberdayaan agar masyarakat mampu mandiri secara ekonomi.

"Semakin sukses pemberdayaan, semakin kecil jumlah penerima bansos. Itu artinya anggaran negara bisa digunakan di tempat lain," katanya.

Menurut dia, strategi pemberdayaan difokuskan pada pendidikan, akses permodalan dan tanah, serta penguatan ekosistem ekonomi.

Secara nasional, ia menyebutkan terdapat lebih dari 16.500 desa di 88 kabupaten yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan.

Dalam rakornas tersebut juga dilakukan deklarasi komitmen perguruan tinggi dalam program beasiswa bagi kader pemberdayaan masyarakat desa tahun 2027, yang melibatkan UKSW, Udinus, Unissula, dan Universitas Nusa Cendana.