Tangani Karhutla, Kemenko Pangan Libatkan Hampir 500 Unit Usaha

JAKARTA – Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Pangan berencana melibatkan hampir 500 unit usaha di Kalimantan Tengah untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan pelibatan tersebut akan mengutamakan kerja sama dengan pelaku usaha sektor perkebunan dan kehutanan yang memiliki sumber daya untuk mendukung penanganan karhutla.

"Hari ini di Kalimantan Tengah kita gerakkan hampir 500 unit," kata Hanif seusai rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan pengerahan dunia usaha dimaksudkan untuk memperkuat langkah pengendalian kebakaran yang telah dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten, terutama di wilayah yang membutuhkan tambahan dukungan personel dan peralatan.

Menurut Hanif, pola kerja sama pemerintah dengan dunia usaha tersebut telah diterapkan di Kalimantan Selatan dan akan diperluas ke Kalimantan Tengah dengan menyesuaikan kondisi lapangan.

"Metodologi ini, kerja sama badan usaha dengan pemerintah, kita perluas," ujarnya.

Hanif menyampaikan pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah kawasan yang memerlukan penanganan bersama di Kalimantan Tengah, terutama di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau.

Namun, sebelum menentukan langkah operasional, tim akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi kawasan, kebutuhan sumber daya, serta metode penanganan yang sesuai.

"Setelah ini, maka tim akan melakukan verifikasi lapangan untuk menentukan langkah-langkah di dalam rangka penanganan seperti yang kita lakukan di Kalimantan Selatan," katanya.

Ia menjelaskan identifikasi awal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai informasi, antara lain keberadaan titik panas, jaringan kanal dan jalan, serta sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemadaman.

Sebagai pembanding, Kemenko Pangan sebelumnya menggandeng sekitar 350 perusahaan untuk memperkuat penanganan karhutla pada areal sekitar 10.000 hektare lahan pertanian dan gambut di Kalimantan Selatan.

Dalam penanganan tersebut, perusahaan dilibatkan secara bertahap melalui penyediaan personel dan peralatan untuk membantu kegiatan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta unsur masyarakat.

Wamenko Pangan menyatakan keterlibatan pelaku usaha juga diharapkan dapat menjangkau penanganan kebakaran di luar wilayah konsesi masing-masing melalui kontribusi sukarela, tanpa mengurangi tanggung jawab perusahaan terhadap areal yang dikelola.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan anggota untuk memeriksa kesiapan peralatan dan memperkuat kewaspadaan menghadapi karhutla.

Eddy menjelaskan koordinasi tersebut juga mencakup pemantauan titik panas melalui informasi yang diterima dari Kementerian Kehutanan dan diteruskan kepada perusahaan anggota untuk dilakukan pengecekan.

"Kami minta semua anggota kita melalui cabang-cabang untuk mengecek kesiapan mereka," kata Eddy.

Ia menyatakan Gapki bersedia membantu pemerintah melakukan pemadaman karhutla di luar wilayah konsesi perusahaan, seraya meminta adanya perlindungan yang proporsional bagi pelaku usaha yang turut membantu penanganan kebakaran.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso menyatakan pelaku usaha kehutanan juga bersedia berkontribusi dalam penanganan karhutla di luar konsesi.

Soewarso menekankan pentingnya memastikan ketersediaan sumber air, peralatan pemadaman, dan bahan bakar minyak untuk mendukung kegiatan lapangan, khususnya pada kawasan gambut yang memerlukan pembasahan.

"Jadi penanganan memang paling utama ini harus mencari sumber air dulu," ucap Soewarso.

Di luar pelibatan dunia usaha, Kementerian Kehutanan juga menjadwalkan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Tengah pada 15–16 Oktober 2026 dengan menyiapkan penerbangan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, akibat keterbatasan jarak pandang di sejumlah bandara di Kalimantan Tengah.

Lebih lanjut, Hanif menegaskan kerja sama lintas sektor tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat penanganan karhutla di kawasan strategis nasional, terutama untuk melindungi keberlanjutan kegiatan ekonomi dan mendukung agenda swasembada pangan, energi serta air.