Papua Barat Gandeng ICBA Kelola Karbon Hutan, Masyarakat Adat Diminta Jadi Prioritas

Manokwari - Pemerintah Provinsi Papua Barat menggandeng Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICBA) untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi karbon hutan serta keanekaragaman hayati agar meningkatkan manfaat ekonomi bagi daerah maupun masyarakat adat.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Kamis (15/10), mengatakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pemerintah provinsi dan ICBA harus ditindaklanjuti melalui pembagian peran dan koordinasi lintas sektor.

"Setelah kita mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing, saya harapkan semua pihak proaktif," kata Dominggus.

Dia menjelaskan Papua Barat memiliki kawasan hutan dengan potensi karbon dan keanekaragaman hayati yang bernilai penting bagi pengendalian perubahan iklim global sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Potensi tersebut akan dikelola secara berkelanjutan melalui mekanisme yang transparan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara adil oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga masyarakat adat di wilayah Papua Barat.

"Masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat harus jadi prioritas dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan karbon hutan," ucap Dominggus.

Selain itu, kata dia, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan harus melakukan sosialisasi secara terbuka agar masyarakat memahami mekanisme pemanfaatan karbon, hak atas wilayah adat, serta perolehan manfaat ekonomi di masa mendatang.

Diseminasi informasi yang transparan soal nilai finansial produksi karbon dari upaya perlindungan hutan, mekanisme perdagangan karbon, serta proporsi pembagian hasil berdampak positif terhadap tingkat partisipasi masyarakat menjaga kelestarian hutan.

"Pelestarian hutan sulit berjalan maksimal jika masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam tidak peroleh manfaat langsung dari upaya konservasi," ujarnya.

Di sisi lain, kata Dominggus, keterbatasan sumber penghasilan dapat mendorong masyarakat membuka maupun menebang hutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga diperlukan skema pemanfaatan karbon yang memberikan nilai tambah.

Pengelolaan potensi karbon melalui kerja sama dengan ICBA diharapkan menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan pendapatan, sekaligus memperkuat partisipasi aktif masyarakat adat di wilayah Papua Barat menjaga kelestarian lingkungan.

"Sejak 2022, Papua Barat komitmen jaga kelestarian 70 persen kawasan hutan. Ini bagian dari kebijakan pembangunan yang utamakan keseimbangan ekonomi dan lingkungan," ucapnya.

Komitmen tersebut, kata dia, menjadi landasan penentuan pemanfaatan ruang, termasuk kebutuhan lahan untuk pembangunan permukiman, fasilitas pemerintahan, serta infrastruktur penunjang pelayanan publik di seluruh wilayah Papua Barat.

Papua Barat juga memiliki kawasan mangrove yang bernilai ekologis yang besar karena berfungsi menyimpan karbon, menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, serta memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat setempat.

"Pemanfaatan SDA tetap dimungkinkan sepanjang dilakukan secara terukur, perhatikan daya dukung lingkungan, dan tidak korbankan keberlanjutan ekosistem," katanya.

Menurut Dominggus, perlindungan mangrove menjadi bagian dari pengelolaan keanekaragaman hayati agar fungsi lingkungan dan potensi ekonominya tetap terjaga secara berkelanjutan melalui berbagai kegiatan, seperti gerakan penanaman bibit mangrove.

Pemerintah provinsi juga merencanakan penanaman satu juta pohon matoa di tujuh kabupaten se-Papua Barat sebagai wujud implementasi program penghijauan sekaligus pelestarian tanaman khas Papua yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

"Pelestarian hutan tidak semata-mata tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada hutan, sungai, dan laut," katanya.