Kasus DBD Jakarta Selatan Tembus 1.314 hingga September 2026

JAKARTA - Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Jakarta Selatan mencapai 1.314 kasus hingga September 2026, sehingga DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan dan memperkuat layanan kesehatan. Langkah tersebut dinilai perlu untuk mengantisipasi penyebaran penyakit sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pendampingan dalam pencegahan dan penanganan DBD.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan, tingginya jumlah kasus tersebut harus menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Selatan. Menurut dia, upaya pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan imbauan, tetapi perlu disertai pendampingan langsung kepada masyarakat dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai.

“Angka 1.314 kasus ini menjadi peringatan serius. Pemprov DKI harus memperkuat pengawasan dan menyediakan fasilitas pendukung yang memadai,” ujar Yuke, Rabu (14/10/2026). Ia menekankan pentingnya langkah pencegahan yang konsisten agar penyebaran DBD dapat dikendalikan di wilayah Jakarta Selatan.

Yuke meminta pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dan gerakan Satu Rumah Satu Jumantik dilakukan secara berkelanjutan. Menurut dia, keterlibatan masyarakat bersama aparat wilayah menjadi faktor penting untuk memastikan kegiatan pencegahan berjalan efektif.

Ia menyebut ketua RT, RW, lurah, hingga camat perlu terlibat aktif dalam menggerakkan warga untuk memberantas sarang nyamuk. Pendampingan secara langsung juga diperlukan agar kegiatan PSN dan pemantauan jentik tidak sekadar menjadi rutinitas administratif.

“PSN 3M Plus dan gerakan Jumantik harus didampingi secara langsung. Jangan sampai hanya menjadi formalitas,” tegas politikus PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Jakarta Selatan tersebut.

Yuke berharap pengawasan di tingkat lingkungan dapat membantu mendeteksi potensi penularan lebih awal dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Selain pencegahan, Yuke meminta Sudinkes Jakarta Selatan mengoptimalkan pengendalian nyamuk di wilayah yang rawan penularan. Pengasapan atau fogging, menurut dia, perlu dilakukan sesuai kebutuhan dan indikasi di lapangan sebagai bagian dari upaya pengendalian penyebaran DBD.

Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian DPRD DKI Jakarta, terutama puskesmas dan rumah sakit umum daerah (RSUD). Kedua jenis fasilitas tersebut diharapkan mampu memberikan penanganan yang cepat dan memadai bagi pasien DBD, termasuk melalui dukungan ruang perawatan, sarana medis, dan obat-obatan.

"Kami akan terus menghimpun ketersediaan ruang rawat, sarana medis, dan obat-obatan agar warga mendapat penanganan yang memadai," tandas Yuke.

Ia menegaskan, kesiapan layanan kesehatan perlu diperhatikan agar pasien yang membutuhkan perawatan dapat memperoleh pelayanan sesuai kebutuhannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menyatakan bahwa kasus DBD di ibu kota masih terkendali berdasarkan pemantauan terhadap pola kasus tahunan. Ia menjelaskan, jumlah kasus penyakit tersebut dapat mengalami kenaikan dan penurunan seiring perubahan iklim serta kondisi cuaca.

“Jadi, DBD itu memang akan naik turun sesuai iklim, sesuai cuaca,” kata Ani di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/10/2026). Pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi laporan 1.314 kasus DBD di Jakarta Selatan hingga September, serta laporan kasus kematian akibat DBD di Jakarta Timur hingga Agustus 2026.

Ani mengatakan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta terus membandingkan perkembangan kasus dari bulan ke bulan maupun dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pemantauan tersebut dilakukan untuk melihat apakah peningkatan kasus masih berada dalam pola tahunan yang biasa terjadi atau membutuhkan perhatian lebih lanjut.