32 Ribu Anak Putus Sekolah, Bupati Malang Kucurkan Rp1,5 Triliun APBD Demi Pendidikan

MALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Jawa Timur menegaskan perluasan akses pendidikan dilakukan dengan mengedepankan kebijakan pembiayaan berkeadilan.

Bupati Malang M Sanusi di Malang, Kamis, mengatakan, langkah itu menjadi bagian implementasi Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan pendidikan merupakan hak setiap warga negara.

"Pendidikan harus menjadi hak yang benar-benar dapat diakses oleh seluruh anak, bukan hanya mereka yang memiliki kemudahan ekonomi," kata Sanusi.

Sanusi menyampaikan, akses yang lebih luas akan memperkuat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah setempat, sekaligus mengatasi permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS).

Pemkab Malang mengemukakan sampai saat ini jumlah ATS di wilayah setempat masih sebesar 32 ribu jiwa.

Pihaknya telah mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan sebesar Rp1,5 triliun lebih atau sebesar 33 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dan lebih tinggi dari ketentuan minimal belanja pendidikan sebesar 20 persen.

Kemudian, pada periode 2027 pihaknya akan mengintervensi sebanyak 14.565 anak yang tercatat sebagai ATS.

Untuk kualitas pendidikan, Pemkab Malang menyiapkan anggaran bantuan sosial dan hibah sebesar Rp18 miliar bagi guru swasta dan madrasah.

Dengan bantuan itu para guru swasta dan madrasah diharapkan mampu tetap mengoptimalkan peran memberikan layanan pendidikan terbaik kepada seluruh pelajar.

"Pemerataan akses dan keadilan pembiayaan harus menjadi perhatian bersama," ucap dia.

Selain itu, Pemkab Malang mengembangkan metode pembelajaran yang ditujukan menguatkan karakter peserta didik dan rasa cinta terhadap lingkungan, seperti lewat program membaca kitab suci agama masing-masing selama 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai dan budidaya sayuran serta perikanan di lingkungan sekolah.

Sanusi menambahkan, pihaknya terus memastikan terciptanya ruang belajar yang aman, ramah, dan berwawasan bagi anak.

Melalui pendekatan tersebut, sekolah diharapkan menjadi tempat yang tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun karakter, kreativitas, kemandirian, dan kepedulian sosial peserta didik.

Sedangkan bagi perguruan tinggi, Sanusi mendorong agar melahirkan lulusan yang tak hanya unggul di bidang akademik tetapi menjadi sosok yang memiliki kesiapan mengelola sumber daya alam.

"Harus ada revolusi sistem pendidikan kita agar anak-anak yang dididik di perguruan tinggi lulusannya siap mengelola kekayaan Indonesia secara mandiri dan keadilan pembiayaan pendidikan dapat dirasakan seluruh anak bangsa," ucap dia.