Menko PM Dorong Pemberdayaan Masyarakat untuk Entaskan Kemiskinan

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa pemerintah mengubah strategi penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat agar kelompok miskin mandiri dan produktif. Perubahan tersebut mendorong masyarakat menjadi pelaku pembangunan, bukan sekadar penerima bantuan sosial, guna meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Muhaimin Iskandar menyebut, perubahan strategi pembangunan nasional menjadi bagian dari paradigma baru pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Transformasi Bangsa. Paradigma tersebut menekankan pemberdayaan masyarakat sebagai langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian, produktivitas, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Setiap rupiah dari APBN yang dikeluarkan hendaknya menjadi pemberdayaan masyarakat. Saatnya masyarakat tidak hanya menjadi penerima program pembangunan, tetapi menjadi pelaku pembangunan,” kata Muhaimin Iskandar saat memberikan sambutan dalam Dialog Nasional “Langkah Transformasi Pemberdayaan Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Pusat, Rabu (14/10).

Muhaimin Iskandar menyebut, pembentukan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat mencerminkan perubahan orientasi pembangunan nasional menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mendorong pemberdayaan sebagai strategi utama agar masyarakat semakin mandiri, produktif, dan mampu meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan.

Muhaimin Iskandar menegaskan, masyarakat miskin usia produktif perlu memperoleh pemberdayaan agar mampu mengembangkan potensi dan meningkatkan produktivitas. Upaya tersebut diharapkan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat sehingga mereka mampu meningkatkan kesejahteraan tanpa bergantung pada bantuan sosial.

“Kami mendorong masyarakat miskin usia produktif mendapatkan pemberdayaan agar mampu meningkatkan produktivitas dan membangun kemandirian ekonomi. Dengan begitu, masyarakat dapat meraih masa depan lebih baik tanpa terus bergantung pada bantuan sosial pemerintah,” ujar Muhaimin.

Muhaimin mendorong penerima program pembangunan menjadi pelaku aktif pembangunan agar mampu mandiri dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan. Pemerintah mengarahkan bantuan sosial kepada kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, yang membutuhkan dukungan berkelanjutan.

“Perubahan strategi ini menjadi landasan kebijakan pembangunan agar anggaran negara berdampak nyata terhadap peningkatan kapasitas masyarakat. Kami ingin memastikan setiap rupiah APBN mampu mendorong kemandirian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan,” tegas Muhaimin. ils/I-1