Jangan Sampai Terjerat Pungli! Inspektorat Bogor Beri Edukasi Aparatur Desa

KABUPATEN BOGOR - Inspektorat Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memperluas edukasi antikorupsi hingga tingkat desa sebagai upaya mencegah praktik pungutan liar (pungli) dan penyimpangan dalam pelayanan publik.

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bogor Edy Suwito di Caringin, Kabupaten Bogor, Selasa, mengatakan edukasi tersebut dilakukan melalui "Roadshow Sosialisasi Antikorupsi 2026" yang kini mulai menjangkau aparatur kecamatan dan pemerintah desa.

Menurut dia, kegiatan yang sebelumnya menyasar perangkat daerah itu diperluas hingga ke tingkat kecamatan untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai potensi penyimpangan dalam pelayanan masyarakat.

"Kadang kita tidak menyadari bahwa sesuatu yang sudah dianggap biasa atau menjadi kebiasaan ternyata dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mengarah pada korupsi," kata Edy.

Ia menjelaskan pencegahan korupsi perlu dilakukan hingga ke lini pelayanan masyarakat, mulai dari pemerintah desa, sekolah, puskesmas, unit pelaksana teknis (UPT) hingga lingkungan RT dan RW.

Edy menilai aparatur yang berhadapan langsung dengan masyarakat perlu memahami berbagai bentuk penyimpangan agar tidak terjebak dalam praktik yang berpotensi melanggar hukum.

Selain memberikan edukasi, pihaknya juga menyoroti pentingnya dukungan operasional bagi penyelenggara pelayanan publik di tingkat bawah agar kebutuhan operasional tidak menjadi alasan munculnya pungutan yang tidak semestinya.

"Pencegahan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan sosialisasi. Harus ada upaya berkelanjutan dengan saling mengingatkan, menyegarkan kembali pemahaman serta membangun integritas dan jati diri masing-masing," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Inspektorat Kabupaten Bogor melibatkan narasumber dari DPRD Kabupaten Bogor, Polres Bogor, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor serta Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) untuk memberikan pemahaman mengenai pencegahan korupsi dari berbagai perspektif.

Edy mengatakan keterlibatan berbagai lembaga tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan sekaligus meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengenali indikasi penyimpangan sejak dini.

"Kita tidak ingin upaya pencegahan baru dilakukan ketika sudah terjadi permasalahan dan harus masuk pada tahapan penindakan," katanya.

Ia mengharapkan roadshow antikorupsi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan aparat penegak hukum guna membangun budaya integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Bogor.