Jabar Siapkan Pusat Komando Darurat di Cirebon dan Purwakarta untuk Koordinasi Penanganan Bencana

BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menyiapkan pusat komando darurat di Cirebon dan Purwakarta untuk memastikan koordinasi penanganan bencana serta operasional pemerintahan tetap berjalan apabila gempa akibat aktivitas Sesar Lembang berdampak besar terhadap Bandung Raya.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman saat dikonfirmasi di Bandung, Rabu (14/10), mengatakan kedua daerah tersebut dipilih berdasarkan kajian awal yang menunjukkan lokasinya relatif lebih aman dari potensi dampak langsung Sesar Lembang.

"Khusus di Cirebon dan Purwakarta yang berdasarkan kajian awal relatif lebih aman dari potensi dampak Sesar Lembang, Pak Gubernur meminta agar disiapkan command center sederhana," katanya.

Herman menjelaskan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menginstruksikan penyiapan fasilitas di gedung negara milik pemerintah provinsi yang berada di kedua daerah tersebut.

Fasilitas itu direncanakan dilengkapi perangkat pemantauan, aplikasi pendukung, dan ruang operasional untuk mengendalikan penanganan bencana apabila pusat pemerintahan di Bandung tidak dapat berfungsi.

"Pusat kendali tersebut perlu dilengkapi aplikasi dan ruang operasional yang dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan penanganan bencana. Dengan begitu, kantor pemerintah di Cirebon maupun Purwakarta dapat difungsikan sebagai pusat komando apabila diperlukan," ujarnya.

Menurut Herman, pemerintah provinsi memiliki sejumlah kantor pemerintahan di berbagai daerah, antara lain Bandung, Cirebon, Purwakarta, Bogor, dan Garut.

Ketersediaan gedung tersebut menjadi bagian dari pertimbangan dalam menyusun skenario keberlanjutan operasional pemerintahan ketika terjadi bencana berskala besar.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki sejumlah kantor pemerintahan, termasuk di Bandung, Cirebon, Purwakarta, Bogor, dan Garut. Perlu dipastikan sarana pendukung yang dibutuhkan ketika bencana terjadi tersedia, termasuk alat berat dan perlengkapan lainnya," katanya.

Untuk memenuhi kebutuhan perangkat pemantauan, sistem aplikasi, serta infrastruktur teknologi informasi, Pemprov Jawa Barat tengah menyiapkan usulan anggaran yang akan dibahas bersama DPRD dalam penyusunan APBD 2027.

"Kita sudah membahas hal ini agar perencanaan dan penganggarannya dapat dipersiapkan, terutama karena sekarang kita memasuki pembahasan APBD 2027," ujar Herman.

Selain menyiapkan pusat komando alternatif, Pemprov Jawa Barat juga menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi mitigasi gempa kepada masyarakat, terutama di wilayah yang berpotensi terdampak aktivitas Sesar Lembang.

Herman mengatakan kesiapsiagaan warga menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko korban ketika terjadi bencana.

"Yang tidak kalah penting adalah edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara menyelamatkan diri ketika bencana terjadi. Minimal, masyarakat harus mampu menyelamatkan dirinya sendiri, keluarganya, dan orang lain di sekitarnya," katanya.