Realisasi Bedah Rumah di Daerah Timpang, Menteri PKP Kejar Target Akhir Tahun

JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memacu percepatan Program Bedah Rumah yang realisasi fisiknya masih timpang di sejumlah daerah, mulai dari 9,71 persen hingga 66,80 persen per 13 Oktober 2026. Evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi dengan bupati dan wali kota secara langsung dan virtual di Kantor BRI PKP, Jakarta, Selasa (13/10).

Menteri PKP Maruarar Sirait meminta pemerintah daerah mengatasi kendala verifikasi penerima, keterbatasan tenaga kerja, hingga pencairan bantuan agar pembangunan bisa dikejar hingga akhir tahun anggaran.

Dari laporan Kementerian PKP, capaian tertinggi ada di Kabupaten Blora dengan alokasi 2.560 unit, 719 unit telah terbangun dengan realisasi fisik Rp34,20 miliar atau 66,80 persen. Bupati Blora Arief Rohman menyebut telah mengoordinasikan camat dan kepala desa untuk mengawal agar selesai tepat waktu.

Sebaliknya, Kabupaten Brebes baru membangun 148 unit dari alokasi 1.545 unit dengan realisasi Rp3 miliar atau 9,71 persen. Kota Surabaya dari alokasi 2.000 unit baru terbangun 39 unit atau 10,85 persen. Wali Kota Eri Cahyadi menyebut pihaknya sudah memenuhi tenaga pendamping dan akan fokus ke pekerjaan fisik pada November-Desember.

Kabupaten Bandung telah menyelesaikan verifikasi 100 persen dengan alokasi 3.047 unit, terbangun 334 unit atau 31,64 persen senilai Rp19,28 miliar. Bupati Dadang Supriatna akan memperkuat koordinasi untuk mengatasi keterbatasan tenaga kerja.

Kabupaten Banyumas menjadi sorotan karena pelaksanaan melibatkan gotong royong masyarakat, penerima bantuan ikut menyediakan tenaga kerja dan material kayu-bambu yang diapresiasi Menteri PKP. Banyumas mendapat alokasi 2.239 unit, terbangun 117 unit atau 36,67 persen senilai Rp16,42 miliar.

Kabupaten Jember dengan alokasi 1.907 unit baru terbangun 58 unit atau 20,19 persen. Bupati Muhammad Fawait berharap alokasi 2027 ditingkatkan dan telah membuat aplikasi khusus bedah rumah yang diapresiasi Menteri.

Kota Medan dengan alokasi 898 unit baru terbangun 11 unit atau 24,83 persen senilai Rp4,46 miliar. Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan siap memperkuat koordinasi balai dan pemenuhan tenaga pendamping.

Untuk DKI Jakarta, masing-masing wilayah mendapat alokasi 2.000 unit dengan capaian Jakarta Selatan 45 unit, Jakarta Utara 32 unit, Jakarta Timur 43 unit, dan Jakarta Barat 33 unit. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah menargetkan pencairan 26 Oktober dan fisik selesai 28 Desember 2026.

Kementerian PKP mencatat pemantauan harian terus dilakukan dan dukungan pemda diperlukan untuk operasional tenaga pendamping masyarakat (TPM), tempat koordinasi, pengawasan pekerjaan, serta pemenuhan tenaga tukang agar pembangunan serentak selesai tepat waktu.