Pemerintah Diminta Tetapkan Status Karhutla Bencana Nasional

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta kepada pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional atas kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia, sejak tiga bulan terakhir.

Dia mengatakan bahwa pemerintah sudah melakukan upaya, tapi upaya tersebut masih belum menunjukkan hasil signifikan, karena asap masih tebal yang berdampak pada aktivitas masyarakat, mengganggu penerbangan, kesehatan, sekolah dan ekonomi masyarakat.

“Kondisi saat ini sudah diambang sangat berbahaya bagi Kesehatan masyarakat, tiga bulan karhutla sudah seperti hidup di neraka bagi masyarakat terdampak,” kata Daniel di Jakarta, Senin (12/10).

Dengan dampak yang sudah berlangsung sekitar tiga bulan, menurut dia, pemerintah harus segera mengambil langkah strategis agar segala kekuatan dapat dikerahkan untuk mengatasi kebakaran. “Salah satunya menetapkan status bencana karhutla ini sebagai bencana nasional. Faktanya malah sudah bencana internasional,” kata dia.

Atas hal itu, dia menilai bahwa bantuan luar negeri juga diperlukan. Penerimaan bantuan dari luar negeri, kata dia, bukan menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia lemah, melainkan karena masalah yang terjadi sangat besar dan membutuhkan kerja sama antarkawasan. “Negara tetangga seperti Malaysia sudah membuka diri untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan karhutla ini,” kata dia.

Dia pun memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan status bencana nasional. Bila perlu, dia meminta agar anak kecil, orang tua, hingga penduduk rentan, untuk dievakuasi sementara ke daerah yang lebih aman dari asap.

“Ini adalah tanggung jawab besar negara untuk melindungi segala tumpah darah rakyat Indonesia. Kondisi saat ini adalah kondisi darurat kesehatan, darurat lingkungan, sosial dan ekonomi bagi daerah terdampak asap karhutla,” kata dia.

Evaluasi Penanganan

Pada Senin ini, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin sore, yang salah satu agendanya mengevaluasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatra.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman, salah satu menteri yang dipanggil oleh Presiden, menjelaskan dirinya akan melaporkan hal-hal telah dilakukan, terutama di daerah-daerah yang menjadi prioritas.

“Hari ini (rapat) membahas tentang karhutla, karena Beliau (Presiden, red.) sangat serius sekali tentang penanganan karhutla ini. (Rapat diikuti) yang terkait Panglima TNI, Kapolri, kemudian Kementerian Kehutanan, BNPB dan sebagainya (via) Zoom, tidak langsung,” kata Menko Polkam Dudung Abdurachman menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui sebelum rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Sementara itu, sejumlah penerbangan di Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon, Maluku, mengalami penundaan dan pembatalan sejak 8 hingga 12 Oktober 2026 akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menurunkan jarak pandang hingga di bawah 2.000 meter. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon Johan Seno Acton di Ambon, mengatakan gangguan penerbangan terjadi pada 8, 10, 11, dan 12 Oktober 2026.

Hingga Senin (12/10), lima penerbangan mengalami penundaan, yakni Wings Air tujuan Ternate dan Dobo, serta Lion Air tujuan Langgur, Sorong, Surabaya, Makassar, dan Namlea. Sementara itu, empat penerbangan dibatalkan, yaitu Trigana Air tujuan Namrole dan Sanana serta Smart Air tujuan Wahai dan Banda Neira.

Kondisi serupa juga terjadi di Bandar Udara Internasional Sentani di Kabupaten Jayapura. Beberapa penerbangan ke beberapa kota tujuan di Tanah Papua yakni Timika, Wamena dan Sorong tertunda akibat kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dari data yang diterima diketahui sejumlah maskapai yang sempat melakukan penundaan yakni Lion Air, Garuda, Wings Air, Trigana Air, dan ­Sriwijaya Air. Ant/S-2