Tak Hanya Investor, Menteri LH Jumhur Sebut Pemerintah Ingin Perdagangan Karbon Beri Manfaat ke Masyarakat

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyampaikan pemerintah ingin perdagangan karbon memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat setempat, terutama warga yang terlibat dalam upaya pemulihan lingkungan.

"Masyarakat akar rumput, masyarakat adat, dan masyarakat lokal (local harus lebih banyak menikmati (manfaat) dari kelola ekonomi karbon,” kata Jumhur saat memberikan sambutan dalam Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim di Jakarta, Selasa (13/10).

Sejalan dengan itu, ia menyampaikan bahwa pemerintah berupaya memastikan agar perdagangan karbon tidak hanya menjadi peluang bisnis bagi investor, sementara masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pemulihan lingkungan justru tidak memperoleh manfaat yang memadai.

Menurut Jumhur, besarnya manfaat yang diterima masyarakat turut menentukan integritas perdagangan karbon. Semakin besar manfaat yang dibagikan kepada masyarakat, kata dia, semakin tinggi integritas karbon yang dihasilkan.

Jumhur kemudian mengatakan bahwa pembagian manfaat ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pasar karbon berintegritas tinggi (high integrity carbon market).

Ia mencontohkan potensi ekonomi dari penanaman mangrove yang dapat menyerap sekitar 3.000 ton karbon dioksida ekuivalen per hektare setiap tahun. Dengan ilustrasi nilai pengimbangan karbon sebesar 50–60 dolar AS per ton, nilai karbon dari satu hektare mangrove tersebut diperkirakan mencapai sekitar 150.000 dolar AS.

Jumhur menjelaskan kegiatan penanaman dan pemeliharaan mangrove juga membutuhkan tenaga kerja selama tiga hingga empat tahun, sehingga berpotensi membuka kegiatan ekonomi bagi masyarakat setempat.

Pemerintah, kata dia, menginginkan pendapatan dari kegiatan ekonomi karbon dapat dinikmati masyarakat dalam porsi yang besar, bukan hanya menjadi keuntungan bagi pihak yang memperdagangkan kredit karbon.

Ia menegaskan bahwa pengembangan ekonomi karbon perlu menjadi alternatif pembangunan yang tidak mengulangi pola konvensional, yakni menghasilkan pertumbuhan ekonomi tetapi sekaligus memicu kerusakan lingkungan dan ketimpangan.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap perdagangan karbon dapat menjadi sumber kegiatan usaha yang mendukung pemulihan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.