Ketua DPD Minta Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Negara Sahabat untuk Padamkan Karhutla

JAKARTA - Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah untuk mempertimbangkan tawaran bantuan dari negara tetangga maupun negara sahabat guna menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan tanpa harus menetapkan status bencana nasional.

Sultan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/10), menilai bantuan internasional dapat menjadi salah satu pilihan untuk mempercepat penanganan karhutla yang dampaknya telah meluas hingga ke negara tetangga.

Menurut dia, masih terdapat titik api di sejumlah daerah di Sumatera dan Kalimantan yang membutuhkan penanganan intensif karena kebakaran tersebut tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat.

"Oleh karena itu, dalam penanganannya dibutuhkan pendekatan teknologi yang presisi dan cepat," katanya.

Sultan meyakini pemerintah Indonesia terbuka terhadap niat baik negara tetangga yang menawarkan bantuan pemadaman karhutla.

Ia menilai penerimaan bantuan tersebut tidak harus didahului dengan penetapan karhutla sebagai bencana nasional.

Meski demikian, Sultan berpandangan pemerintah masih memiliki kemampuan dan sumber daya yang cukup untuk menangani kebakaran yang terjadi.

"Kami mengapresiasi upaya serius pemerintah dalam memperkuat aksi penanggulangan bencana karhutla," ujarnya.

Ia mengatakan Indonesia sebelumnya juga pernah menerima bantuan dari Jepang dalam penanganan karhutla.

"Kita pernah menerima bantuan penanganan karhutla dari Jepang. Hanya saja saat ini pemerintah sedang mengerahkan semua kekuatan nasional yang ada dengan skala penuh," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah belum membahas lebih lanjut tawaran bantuan pemadaman karhutla dari Malaysia dan Singapura.

"Tadi belum dibahas," kata Dudung seusai mengikuti rapat terbatas penanganan karhutla di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10) malam.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat pada Senin (12/10) menyatakan tawaran bantuan dari Malaysia masih dalam pembahasan.

"Nah ini lagi didiskusikan. Bagaimana kita berkolaborasi soal bantuan itu ya," katanya.

Berdasarkan laporan terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin (12/10), luas lahan yang masih dalam penanganan kebakaran di enam provinsi prioritas mencapai 639,23 hektare.

Keenam provinsi tersebut meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.