Karhutla dan Kekeringan Mengancam Banjar, Pemkab Kerahkan 150 Personel

BANJAR - Pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, menyiapkan 150 personel gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mencapai 6.300 hektare serta kekeringan yang berdampak pada puluhan desa.

Pengerahan personel gabungan itu untuk mempercepat penanganan bencana dan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. 

Personel tersebut disiapkan menyusul meluasnya dampak karhutla yang menjangkau 197 desa di 19 kecamatan serta kekeringan yang melanda 72 desa di 16 kecamatan, sehingga pemerintah daerah merencanakan peningkatan status penanganan bencana menjadi tanggap darurat. 

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar Wasis Nugraha di Martapura, Kabupaten Banjar, Senin mengatakan, penanganan karhutla dan kekeringan memerlukan pengerahan sumber daya secara terpadu, termasuk personel lintas sektor dan dukungan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak.

“Status tanggap darurat direncanakan mulai 14 hingga 28 Oktober 2026 atau selama dua minggu. Rencana operasi dibagi menjadi dua klaster dengan pembiayaan melalui APBD,” ujarnya dalam rapat koordinasi mingguan Pemerintah Kabupaten Banjar.  

Wasis juga menjelaskan, selama sekitar tiga bulan terakhir, BPBD telah menyalurkan 3.245.000 liter air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Banjar.  

Namun, distribusi air bersih yang sebelumnya dapat dilakukan setiap empat hari sekali kini menjadi delapan hari sekali, sehingga diperlukan penguatan pola penyaluran agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah terbatasnya ketersediaan air.

Sebanyak 150 personel gabungan yang disiapkan terdiri atas Tim Reaksi Cepat (TRC), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, relawan, TNI/Polri, serta unsur lintas sektor lainnya yang akan menjalankan operasi sesuai pembagian tugas dan kondisi lapangan.

Sementara itu, Bupati Banjar H Saidi Mansyur dalam rapat yang didampingi Wakil Bupati Habib Idrus Al Habsyi dan Sekretaris Daerah H Yudi Andrea meminta BPBD serta para camat memperkuat koordinasi untuk memastikan penanganan bencana berjalan sesuai kebutuhan setiap wilayah.

“Kami meminta BPBD menyampaikan perkembangan terkait karhutla dan kekeringan. Camat juga agar dapat menyampaikan upaya penanganan karhutla di wilayah masing-masing,” kata Saidi.

Dia juga meminta para camat segera melakukan konsolidasi dengan perangkat daerah dan unsur terkait agar pengerahan personel lebih terarah, sementara koordinasi lintas sektor diperlukan untuk mempercepat respons terhadap kebakaran serta menjaga kelancaran distribusi air bersih bagi warga.

Melalui rencana tanggap darurat tersebut, Pemkab Banjar berupaya memperkuat penanganan karhutla sekaligus mengurangi dampak kekeringan terhadap masyarakat, dengan mengoptimalkan personel, anggaran daerah, dan kerja sama lintas sektor selama masa operasi.