Gunungkidul Benahi Layanan Kesehatan, Program Diminta Berbasis Masalah Warga

GUNUNGKIDUL—Penanganan stunting, tuberkulosis (TBC), angka kematian ibu (AKI), hingga pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi sasaran pembenahan layanan kesehatan di Kabupaten Gunungkidul melalui program prioritas “Warga Sehat”. Program yang disiapkan untuk 2028 itu diarahkan menggunakan data masyarakat agar anggaran benar-benar menjawab persoalan kesehatan di lapangan.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih meminta perangkat daerah, panewu, hingga lurah tidak terjebak pada rutinitas rapat dan program yang berulang setiap tahun. Penyusunan kegiatan diminta menggunakan pendekatan dari bawah ke atas atau bottom-up berdasarkan persoalan riil yang dihadapi masyarakat.

“Kita juga harus menghentikan pola program copy-paste untuk menjamin setiap alokasi anggaran memberikan dampak langsung yang terukur.” tegas Bupati dalam arahannya.

Arahan tersebut disampaikan dalam Paparan Rancangan Kegiatan Program Daerah Tahun 2028, Senin malam (12/10/2026). Dalam sektor kesehatan, penggunaan data yang presisi dinilai diperlukan agar perencanaan anggaran selaras dengan kebutuhan penanganan masalah kesehatan masyarakat.

Di tengah keterbatasan APBD, Pemkab Gunungkidul juga mengandalkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan pelayanan. Akademisi, BAZNAS, perguruan tinggi, lembaga sosial seperti BenihBaik, dan sektor swasta dilibatkan dalam skema tersebut.

Kolaborasi terutama diarahkan untuk membantu masyarakat miskin yang membutuhkan biaya pengobatan maupun transportasi medis. Dukungan itu menyasar kasus khusus dan kondisi darurat yang tidak dapat diakomodasi melalui BPJS Kesehatan.

Pada tingkat fasilitas kesehatan, peningkatan kapasitas pelayanan juga didorong melalui penguatan pendapatan nonkapitasi pada RSUD dan Puskesmas berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Langkah tersebut antara lain dilakukan dengan mengoptimalkan klaim pelayanan laboratorium, menambah kapasitas unit hemodialisis atau layanan cuci darah, serta menjajaki pembukaan kelas eksekutif di rumah sakit.

“Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi klaim layanan laboratorium, penambahan kapasitas unit Hemodialisis (cuci darah), hingga penjajakan pembukaan kelas eksekutif di rumah sakit guna menghadirkan pelayanan yang lebih cepat dan responsif.” papar Kepala Dinas Kesehatan, Ismono dimana hasil dari peningkatan pendapatan ini nantinya dimanfaatkan untuk melengkapi alkes, memperbaiki sarana prasarana, hingga merekrut tenaga pendukung operasional.

Selain sarana dan pembiayaan, pemerataan tenaga medis menjadi perhatian Pemkab Gunungkidul. Dokter spesialis yang menempuh pendidikan dengan dukungan rekomendasi dan fasilitas pemerintah daerah diminta memiliki komitmen untuk kembali memberikan pelayanan di daerah.

Redistribusi dokter spesialis antar-fasilitas kesehatan juga direncanakan untuk mencegah ketimpangan ketersediaan tenaga medis. Penataan antara lain akan dilakukan pada tenaga spesialis di RSUD Wonosari dan RSUD Saptosari.

Perbaikan layanan turut diarahkan pada kesejahteraan tenaga kesehatan dan penyelarasan regulasi perizinan prasarana kesehatan. Dengan langkah tersebut, Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu (Pustu) diharapkan memiliki kesiapan sarana dan sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.