Pemerintah Bantah Daya Beli Melemah, Benarkah Lonjakan Wisata dan QRIS Jadi Buktinya?

Jakarta - Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo membantah anggapan bahwa daya beli masyarakat Indonesia sedang melemah. Menurut dia, data statistik justru menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi, terutama pada sektor transportasi, pariwisata, dan transaksi digital.

“Yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Nggak, sangat tidak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan,” kata Dradjad dalam konferensi pers seusai pertemuan dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BPS, Jakarta, Senin (12/10).

Dradjad menjelaskan, salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mendukung pandangan tersebut adalah pertumbuhan aktivitas transportasi dan pariwisata. BPS sebelumnya melaporkan jumlah penumpang angkutan domestik meningkat 8,09 persen menjadi 2,70 juta penumpang sepanjang Agustus 2026.

Sementara itu, jumlah penumpang angkutan penyeberangan naik 20,13 persen menjadi 4,66 juta penumpang. Peningkatan tersebut dinilai mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat di tengah perubahan kecenderungan belanja dan konsumsi.

Di sektor pariwisata, perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) pada Agustus 2026 mencapai 104,30 juta perjalanan, meningkat 11,47 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025.

“Transportasi itu tinggi sekali karena masyarakat kita rupanya sekarang banyak yang senang jalan-jalan, dan konsumsi jalan-jalan itu tinggi sekali. Restoran dan hotel juga. Turisme meningkat, pariwisata meningkat sekali,” ujar Dradjad.

Selain mobilitas dan pariwisata, pemerintah juga menyoroti pertumbuhan transaksi digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI), transaksi QRIS tumbuh 67,22 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Kalau transaksi QRIS meningkat drastis, berarti memang banyak transaksi dan konsumsi,” kata Dradjad.

Peningkatan transaksi belanja melalui platform daring juga disebut sebagai salah satu indikasi perubahan pola konsumsi masyarakat. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa masyarakat kini cenderung beralih ke platform daring dibandingkan dengan berbelanja secara langsung atau luring.

Meski demikian, Dradjad dan Amalia tidak merinci data terbaru mengenai peningkatan transaksi belanja daring yang menjadi salah satu dasar penilaian tersebut.

“Pergeseran konsumsi ini tertangkap oleh BPS, sehingga kami dari pemerintah meyakini bahwa memang daya beli masyarakat itu sangat bagus,” tutur Dradjad.

Pernyataan tersebut menempatkan perubahan pola konsumsi sebagai salah satu penjelasan pemerintah dalam menanggapi kekhawatiran mengenai daya beli. Namun, data yang disampaikan dalam konferensi pers itu terutama menggambarkan peningkatan aktivitas transportasi, pariwisata, dan transaksi digital, tanpa merinci bagaimana perubahan tersebut dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat.