Abrasi Pantai Kuta Jadi Alarm Lingkungan, Ini Pesan Megawati soal Perubahan Iklim

DENPASAR - Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri menyoroti ancaman perubahan iklim dalam penanganan abrasi di Pantai Kuta, Badung, Bali.

“Ingat, ancaman dari global warming, pencairan es di kutub kian terasa bagi negara kepulauan seperti Indonesia,” kata Megawati saat meninjau langsung kondisi pesisir.

Megawati dalam keterangan resmi Pemprov Bali, di Denpasar, Minggu, mengingatkan bahwa persoalan perubahan iklim ini sudah dibahas bertahun-tahun lalu, sehingga generasi penerus harus mampu mencari solusi terbaik.

Kunjungan peninjauan di kawasan Pantai Kuta turut didampingi Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta.

Dalam arahannya, Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya penanganan abrasi secara terpadu, karena Indonesia memiliki karakteristik geografis yang unik sebagai negara kepulauan.

“Orang-orang pintar di lembaga, kementerian, harus memahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, jadi jangan berpikir seperti menangani benua atau daratan kontinental,” ujarnya pula.

BRIN juga meminta seluruh pemangku kepentingan untuk meninggalkan ego sektoral serta mengedepankan kolaborasi berbasis ilmu pengetahuan yang selaras dengan kearifan lokal dalam hal penanganan abrasi pantai.

“Jadi kerjanya jangan sepotong-sepotong,” ujarnya sambil mendorong penerapan filosofi Tri Hita Karana untuk menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam.

Menurut Megawati, perhatian terhadap ancaman lingkungan menjadi semakin mendesak, mengingat kondisi abrasi di Pantai Kuta dilaporkan kian mengkhawatirkan akibat cuaca ekstrem dan gelombang laut yang kuat.

Berdasarkan data Pemprov Bali, laju kemunduran garis pantai di kawasan tersebut diperkirakan mencapai 1,9 meter per tahun hingga mempersempit area berpasir bagi wisatawan.

Terjangan ombak yang masif juga mengakibatkan kerusakan fisik pada sejumlah fasilitas publik, mulai dari jalur pejalan kaki, tembok pembatas, hingga area aktivitas pedagang.

Menanggapi permasalahan tersebut, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antarlembaga Triono Junoasmono memaparkan bahwa pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur pengaman pantai secara berkala.

Ia mengungkapkan bahwa sekitar 30 persen dari total garis pantai Bali yang membentang sepanjang lebih dari 1.300 kilometer kini telah terdampak abrasi.

Dari persentase tersebut, pemerintah pusat dan daerah masih memiliki tantangan besar untuk menyelesaikan sisa penanganan sepanjang puluhan kilometer.

“Dari 30 persen dari 1.300 kilometer lebih garis pantai di Bali yang terkena abrasi, kami masih menyisakan PR sepanjang 85 kilometer untuk ditangani, mudah-mudahan dengan kunjungan Ibu Ketua Dewan Pengarah BRIN dan pihak terkait lainnya bisa segera diselesaikan,” ujar Triono.

Sebagai langkah nyata, pemerintah saat ini tengah memprioritaskan pembangunan infrastruktur pemecah gelombang atau breakwater di bagian selatan Pantai Kuta guna meredam energi ombak.