Pemerintah akan Percepat Pemulihan Desa Adat Sade

JAKARTA - Pemerintah akan melakukan percepatan pemulihan dan pembangunan kembali Desa Adat Sade pascabencana kebakaran. Aktivitas di desa yang berlokasi di Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini mulai menggeliat.

"Kemenko Perekonomian mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan juga mitra lainnya. Kami ingin memastikan kebutuhan pendanaan, kesesuaian desain, jadwal penyelesaian, pembagian peran serta pembangunan kembali dapat terlaksana dengan baik,” kata Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, dalam kunjungannya ke NTB akhir pekan ini.

Sesmenko melakukan pembahasan teknis dengan Pemerintah Provinsi NTB untuk percepatan pembangunan kembali Desa Adat Sade. Selain itu disiapkan juga mekanisme penyaluran bantuan dari para donatur.

Selain rekening penampungan bantuan, juga disiapkan rekening khusus bagi setiap kepala keluarga terdampak. Sehingga hasil donasi dapat segera disalurkan dengan tepat sasaran.

Dari sisi rekonstruksi, desain pembangunan kembali diinisiasi oleh InJourney Tourism Development Corporation (ITDC). Tugasnya dibantu oleh Universitas Mataram dan komunitas adat setempat.

Desain ini nantinya akan diimplementasikan dengan pendampingan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Termasuk pendampingan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Penanganan kini difokuskan pada implementasi desain dengan fokus utama pembangunan kembali rumah adat dan fasilitas umum. Penyediaan infrastruktur utilitas dan keselamatan, serta pemulihan ekonomi masyarakat juga dilakukan dengan tetap menjaga karakter budaya Sade,” ujar Sesmenko Susiwijono.

Hingga 9 Oktober 2026, sebanyak 40 dari 75 rumah adat telah dibangun kembali dan sudah terpasang atapnya. Proses pembangunan masjid, museum, bale bengong, dan toilet umum juga sudah mulai dikerjakan.

Aktivitas ekonomi masyarakat juga sudah mulai menggeliat kembali. Mereka diberi bantuan berupa bahan baku, modal usaha, dan alat produksi dari Kementerian Pariwisata. ils/I-1