Festival Layanan Publik Yogyakarta Permudah Warga Akses Kesehatan dan Bantuan Sosial

YOGYAKARTA — Warga memanfaatkan Festival Layanan Publik di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Minggu (11/10), untuk mengakses berbagai layanan pemerintah tanpa harus mendatangi kantor instansi terkait. Kegiatan yang digelar dalam rangka HUT ke-270 Kota Yogyakarta itu menghadirkan pemeriksaan kesehatan gratis, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital, hingga layanan pembersihan telinga.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, Patricia Heny Dian Anitasari, mengatakan pendaftaran Perlinsos digital mulai diperkenalkan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial pada 2027 melalui sistem digital yang terintegrasi dengan IKD. Layanan ini memungkinkan masyarakat miskin dan rentan mendaftarkan diri atau memperbarui data melalui portal Perlinsos sebagai calon penerima bantuan sosial pemerintah.

Menurut Heny, pemilihan Titik Nol Kilometer sebagai lokasi pelayanan mempertimbangkan tingginya aktivitas masyarakat di kawasan tersebut, terutama saat pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day.

"Pelayanan Perlinsos digital di Festival Layanan Publik ini bagian dari rangkaian HUT ke -270 Kota Yogyakarta. Di sini adalah tempat titik keramaian, sehingga banyak masyarakat dan saat melaksanakan car free day bisa dapat pelayanan," kata Heny ditemui di sela Festival Layanan Publik di Titik Nol Kilometer.

Dia menjelaskan, layanan pendaftaran Perlinsos digital di Titik Nol Kilometer diperuntukkan bagi penduduk Kota Yogyakarta. Pelayanan tersebut menjadi tahap awal pengenalan layanan kepada masyarakat. Selanjutnya, warga dapat melakukan pendaftaran di Kantor Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta atau melalui 120 agen Perlinsos yang telah tersedia.

Warga yang hendak mendaftar cukup membawa KTP dan kartu keluarga (KK). Bagi masyarakat yang tidak termasuk dalam desil satu hingga lima, pengecekan tetap dapat dilakukan untuk mengetahui kelayakannya sebagai penerima bantuan.

"Bagi yang tidak masuk desil satu sampai lima nanti bisa dicek apakah dia berhak mendapatkan bantuan atau tidak. Tapi kalau yang terdaftar di desil satu sampai lima, otomatis nanti di 2027 semua bantuan itu pakai Perlinsos itu tadi, pemberian bantuannya hanya pakai KTP," terangnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Lana Unwanah, menyampaikan layanan cek kesehatan gratis (CKG) dalam festival tersebut ditargetkan menjangkau 270 orang, menyesuaikan usia Kota Yogyakarta. Meski demikian, pelayanan tetap diberikan apabila jumlah peserta melampaui target dan waktu yang tersedia masih mencukupi.

Pemeriksaan yang disediakan mencakup pengukuran tinggi dan berat badan, skrining gangguan jiwa, pemeriksaan tekanan darah, tes gula darah dan kolesterol, serta pemeriksaan laboratorium. Warga juga dapat berkonsultasi dengan dokter dan memperoleh layanan konsultasi gizi.

"CKG ini terbuka untuk masyarakat umum. Tidak membatasi warga kota atau bukan. Masyarakat memang kelihatannya lebih senang kita yang mendekatkan pelayanan. Padahal sebetulnya di Puskesmas kita juga melayani CKG dan cek kesehatan lansia di wilayah," tambah Lana.

Layanan kesehatan lainnya berupa pembersihan telinga diselenggarakan oleh RSUD Kota Yogyakarta atau RS Jogja. Direktur RS Jogja, Ariyudi Yunita, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari peringatan HUT ke-270 Kota Yogyakarta sekaligus HUT RS Jogja. Kuota sekitar 160 peserta telah terpenuhi, yang menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan tersebut.

"Jadi saat bersih-bersih ke rumah sakit, begitu. Ini menjadi sesuatu yang baru di masyarakat. Untuk itu kita juga harus menjaga kebersihan telinga juga. Infeksi pada telinga bisa menyebabkan cairan dari dalam keluar sehingga menjadi gangguan pada pendengaran," jelas Yunita.

Festival Layanan Publik tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota Yogyakarta memperluas akses pelayanan kepada masyarakat. Melalui layanan yang dihadirkan di ruang publik, warga diharapkan lebih mudah memperoleh informasi, mengurus kebutuhan administrasi, serta memanfaatkan fasilitas kesehatan dan perlindungan sosial.