SUSTAIN: Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi Jangan Cuma Jadi Tambahan Birokrasi, Harus Jadi Game Changer

JAKARTA – Pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi harus jadi momentum bereskan benang kusut transisi energi. Bukan sekadar tambah kursi menteri.

Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) menilai kehadiran Kemenko baru ini harus akhiri ego sektoral yang selama ini jadi penghambat.

"Jangan cuma jadi tambahan struktur birokrasi. Harus jadi game changer," kata Direktur Eksekutif SUSTAIN, Tata Mustasya, Jumat (9/10/2026).

Menurut Tata, tugas utama Kemenko ini ada tiga: ngawinin industri dengan energi bersih, beresin perizinan yang ruwet, dan cari duit buat danai transisi.

SUSTAIN soroti 3 agenda strategis yang harus segera jalan:

1. Beresin Rantai Pasok Industri Hijau, Jangan Setengah-Setengah

Selama ini aneh. Di satu sisi kita teriak hilirisasi baterai mobil listrik, di sisi lain industri hilirisasinya masih nyolok ke PLTU batu bara captive.

Kemenko harus harmonisasi kebijakan. Pastikan industri strategis kayak baterai EV, panel surya, sampai manufaktur komponen energi terbarukan dapat listrik bersih yang stabil dan murah.

Targetnya dua: pertama, transisi energi harus ciptakan lapangan kerja lewat industri rantai pasok dalam negeri yang bisa ekspor. Kedua, dekarbonisasi industri biar produk kita laku di pasar global yang makin minta produk hijau, mulai dari data center, pupuk, baja, aluminium, sampai tekstil.

2. Sederhanakan Izin, Tapi Jangan Tabrak Hak Warga

Investor energi terbarukan sering pusing bukan karena teknologi, tapi karena izinnya muter-muter di ESDM, Perindustrian, dan BKPM.

Kemenko harus jadi tukang gebrak, percepat perizinan infrastruktur energi terbarukan. Tapi catatannya, cepat bukan berarti serampangan.

Prinsip FPIC (Free, Prior, and Informed Consent) dan safeguard lingkungan-sosial harus tetap jadi syarat wajib. Jangan sampai transformasi hijau malah gusur hak masyarakat.

3. Kasih Sinyal Jelas ke Investor Lewat Kebijakan Fiskal

Investor global butuh kepastian. Tata kelola yang jelas di bawah Kemenko bisa jadi sinyal positif. Tapi itu saja tidak cukup tanpa Kementerian Keuangan ikut main.

SUSTAIN dorong Kemenko pastikan instrumen fiskal selaras: kasih insentif progresif untuk energi bersih, dan kasih disinsentif tegas untuk fosil. Salah satunya lewat kenaikan pungutan produksi atau bea ekspor batu bara.

"Kuncinya di Kemenkeu. Kasih insentif untuk yang bersih, disinsentif untuk yang fosil," tegas Tata.

Hitungan SUSTAIN, pakai harga acuan 2022-2024, penyesuaian pungutan batu bara saja bisa hasilkan penerimaan negara Rp84,5 triliun sampai Rp353,7 triliun per tahun. Dana segar itu bisa jadi enabler buat danai dekarbonisasi ekonomi nasional.