Dirut Garuda Diganti, Anggota DPR: Pergantian Harus Jadi Momentum Pembenahan

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mengemukakan pergantian Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) harus menjadi momentum pembenahan manajemen secara menyeluruh.
"Pergantian dirut harus diikuti pembenahan manajemen secara nyata," kata Rivqy dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (9/10).
Rivqy mengingatkan dirut yang baru bahwa Garuda membutuhkan tata kelola yang profesional, efisiensi yang terukur, hingga pelayanan yang semakin baik.
"Jangan sampai pergantian pimpinan hanya menjadi perubahan struktural tanpa dampak terhadap kinerja perusahaan," katanya mengingatkan.
Selain itu, ia mengingatkan dirut yang baru bahwa pekerjaan rumah Garuda masih cukup besar dalam kinerja keuangan, seperti catatan kerugian 113 juta dolar Amerika Serikat pada semester I tahun 2026 hingga harga avtur yang melonjak secara tahunan.
Dengan demikian, dirut yang baru harus mengoptimalkan aset, memperkuat efisiensi, dan memastikan setiap keputusan bisnis berdampak terhadap perbaikan kinerja perusahaan.
Di sisi lain, ia mengingatkan dirut yang baru untuk meninjau ulang kebijakan terkait bagasi yang dinilai membebani penumpang.
"Ini menjadi bahan evaluasi bahwa kebijakan komersial harus mempertimbangkan kenyamanan dan kepentingan konsumen," katanya.
Menurut ia, peninjauan tersebut diperlukan agar dirut yang baru mencari solusi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kualitas pelayanan.
"Garuda harus semakin sehat secara bisnis, efisien dalam operasional, dan tetap memberikan pelayanan yang layak kepada masyarakat," katanya menambahkan.
Sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 8 Oktober 2026 memutuskan pergantian Dirut Garuda, yakni dari Glenny Kairupan menjadi Thomas Sugiarto Oentoro.