Pemkot Bandung Kejar Target “Zero New Stunting” hingga Akhir 2026

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menargetkan tidak ada kasus baru stunting pada akhir 2026. Target tersebut dikejar melalui penanganan lintas sektor, mulai dari kesehatan, sanitasi, penataan kawasan hingga perlindungan terhadap kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan persoalan stunting tidak bisa hanya ditangani oleh Dinas Kesehatan maupun Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Stunting merupakan persoalan multidimensional yang membutuhkan keterlibatan hampir seluruh perangkat daerah.

“Penanganannya tidak bisa saya fokuskan hanya pada Dinas Kesehatan atau Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, tetapi harus melibatkan hampir semua kedinasan,” kata Wali Kota Farhan di Savoy Homan saat menghadiri workshop penjajakan kerja sama pencegahan dan penurunan stunting Kota Bandung, Selasa (6/10).

Wali Kota Farhan mengakui masih terdapat persoalan dalam sinkronisasi antara perencanaan dengan pelaksanaan program di lapangan. Oleh karena itu, satu triwulan terakhir pada 2026 akan dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan.

“Hasil ini tentu jadi evaluasi buruk kita semua. Kita masih punya satu kali triwulan untuk bisa memperbaiki hal itu. Mudah-mudahan di akhir tahun kita bisa mencapai yang namanya zero new stunting,” ujar dia.

Wali Kota Farhan mengatakan, data yang terverifikasi menjadi salah satu kunci agar intervensi stunting bisa lebih tepat sasaran.

“Dari Dinkes sampai Dinas Permukiman, dari Dinas Keluarga Berencana sampai ke Dinas Sosial. Itu mesti ada pendataan yang tersinkronisasi,” ujar dia.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Kota Bandung tercatat sekitar 22 persen. Namun, Pemkot Bandung juga menemukan adanya perbedaan cukup jauh dengan data pemantauan di lapangan.

Sementara itu Kepala DPPKB Kota Bandung, Anhar Hadian, mengatakan berdasarkan data riil yang dihimpun pemerintah daerah, persentase balita stunting pada 2024 berada di kisaran 8,9 persen. Angka tersebut berbeda dengan hasil penilaian Kementerian Kesehatan yang mencapai 22,85 persen.

“Ini menjadi tantangan tersendiri buat kami terkait masalah pendataan,” ujar Anhar.

Menurut dia, persoalan data menjadi salah satu dari lima masalah strategis yang sedang disusun dalam roadmap penanganan stunting Kota Bandung 2026-2029.

Lima persoalan tersebut meliputi pemanfaatan data yang belum optimal, perencanaan pencegahan dan penanggulangan stunting yang belum berbasis risiko, monitoring dan evaluasi yang belum berorientasi pada perubahan perilaku, kepemimpinan kewilayahan dan kapasitas Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang belum optimal serta konvergensi lintas sektor yang masih perlu diperkuat.

Karena itu, Pemkot Bandung kini mendorong sinkronisasi data antarperangkat daerah. Data tersebut nantinya tidak hanya berasal dari sektor kesehatan, tetapi juga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, DPPKB, Dinas Sosial hingga perangkat kewilayahan.

Selain persoalan data, Pemkot Bandung juga menemukan sejumlah faktor yang berkaitan dengan stunting. Dari 12 faktor determinan yang diidentifikasi, perilaku merokok anggota keluarga di dalam rumah menjadi salah satu faktor terbesar.

Anhar menyebut, sekitar 73,81 persen kasus yang dianalisis berkaitan dengan adanya anggota keluarga yang merokok di dalam rumah.