Gebrak Daerah-daerah dengan Pasar Murah Guna Menginjak Inflasi

KENDARI – Untuk menekan laju inflasi dan menstabilkan harga-harga, pemda-pemda diminta memperbanyak gelaran pasar murah. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk memperbanyak penyelenggaraan pasar murah guna menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi di daerah.

"Tolong diperbanyak pasar murah, Pak. Ada anggaran tidak terduga dari gubernur, dari bupati, wali kota, itu buat rakyat penting sekali," kata Zulkifli Hasan saat memantau pelaksanaan Pasar Murah di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (6/10). 

Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan melalui pasar murah pemerintah bisa membantu menjaga stok dan harga pangan bagi masyarakat meski terkadang harganya berbeda di pasaran.

Menurut dia, kenaikan harga komoditas meskipun hanya Rp1 ribu sangat berdampak bagi masyarakat. Oleh karena itu, subsidi yang diberikan pemda melalui pasar murah misalnya sebesar Rp500 dinilai tidak akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus membantu menekan laju inflasi.

"Minggu-minggu ini Bulog sudah mulai mendistribusikan seluruh bantuan-bantuan pangan," ujar dia.

Dia juga menekankan bahwa sektor pertanian dan pangan memegang peranan yang sangat penting bagi kedaulatan bangsa. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, sektor pangan nasional harus diarahkan menuju swasembada.

"Swasembada pangan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan dalam negeri, melainkan menyangkut kehormatan bangsa dan seluruh unsur pemerintahan, mulai dari kepala daerah hingga jajaran TNI dan Polri," kata Zulhas.

Ia mengatakan Indonesia sebelumnya masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam jumlah besar, seperti impor beras sebanyak 4,5 juta ton, gula 6 juta ton, gandum 13 juta ton, serta jutaan ton kedelai pada tahun 2024.

Tingginya angka impor tersebut, lanjutnya, secara tidak langsung memberikan kemakmuran kepada petani di negara lain, sementara petani lokal tertinggal dan masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4.

"Kalau dia tidak diberi bantuan beras dan bantuan tunai, dia tidak bisa menyekolahkan anaknya. Padahal, ada 160 juta petani dan nelayan kata Menteri Pertanian. Kalau ada gangguan terhadap Indonesia, mereka duluan yang maju. Masa kita tidak perhatikan," ujar dia.

Selain itu, ia mengatakan pada 2025 lalu sektor pertanian nasional telah menunjukkan pencapaian yang baik, dan tahun ini diyakini akan menjadi lebih baik lagi. Berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) serta Bank Dunia, Nilai Tukar Petani (NTP) dilaporkan telah mengalami kenaikan dari 116 menjadi 129 persen

Kenaikan tersebut, kata dia, mencerminkan peningkatan kesejahteraan di mana para petani padi dan jagung kini dinilai lebih mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka hingga memiliki daya beli yang lebih baik.

"Dengan kesejahteraan yang meningkat, petani diharapkan akan menjadi lebih kreatif dan produktif," katanya menambahkan.

Ia juga menyoroti pentingnya modernisasi sektor pertanian melalui mekanisasi dan efisiensi teknologi, seperti penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta teknik pemupukan yang lebih modern.

Penggunaan teknologi dan mekanisasi yang masif di negara-negara produsen pangan lain, menurut dia, menjadi tantangan sekaligus acuan bagi Indonesia untuk terus mengejar ketertinggalan guna mewujudkan efisiensi dan produktivitas pertanian yang berdaya saing tinggi.