BBM Nonsubsidi Terancam Makin Mahal, Penguatan Ketahanan Energi Nasional Jadi Kebutuhan Mendesak

Surabaya - Ekonom Universitas Jember (Unej) menilai ketegangan di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu pasokan minyak dan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi menjadi momentum memperkuat ketahanan energi nasional.

"Kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak hanya berkaitan dengan perubahan biaya energi, tetapi juga berpotensi memengaruhi pola konsumsi rumah tangga, aktivitas perusahaan, produktivitas, hingga pertumbuhan ekonomi secara agregat," kata ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unej Ciplis Gema Qoriah dalam keterangan diterima di Surabaya, Selasa (6/10).

Karena itu, pemerintah perlu memetakan pengguna BBM nonsubsidi yang meliputi rumah tangga, perusahaan, serta pelaku usaha produksi barang dan jasa.

“Ketika terjadi kenaikan harga BBM nonsubsidi, maka masing-masing aktor ini akan mengalami penyesuaian. Artinya, efisiensi harus lebih ditingkatkan lagi, mengingat kenaikan harga BBM nonsubsidi ini akan memengaruhi produktivitas masing-masing dan fluktuasi daya beli masyarakat,” kata Ciplis.

Pemerintah juga perlu mengantisipasi kemungkinan pergeseran konsumen BBM nonsubsidi ke BBM subsidi apabila harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan signifikan.

“Pemerintah harus melakukan penyesuaian kebijakan dengan melakukan perhitungan yang tepat terhadap penduduk yang berpendapatan rendah, tengah, tinggi ataupun usaha yang bisa menerima subsidi atau justru tidak diberikan subsidi,” katanya.

Ciplis mengatakan pemerintah perlu hadir terutama bagi masyarakat pekerja kelas menengah yang berpotensi terdampak kondisi tersebut.

“Pendapatan masyarakat terutama di golongan middle income semakin lama semakin bertambah. Pendapatan mereka terjebak di rentang yang tidak bisa naik lagi karena keterbatasan-keterbatasan yang mereka miliki,” katanya.

Menurut dia, masyarakat berpenghasilan rendah juga perlu menyesuaikan penggunaan energi berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daya beli. Namun, upaya tersebut tidak dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri.

Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi melalui kebijakan yang tepat sasaran untuk memastikan akses energi bagi masyarakat yang membutuhkan tetap terjaga.

“Bagaimana negara itu hadir membantu masyarakat yang notabene memang dalam mengakses energi ini masih perlu bantuan,” katanya.

Dia juga mendorong penguatan produktivitas masyarakat. Kelompok berpendapatan rendah dan menengah perlu menyesuaikan konsumsi energi berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daya beli, sementara peningkatan produktivitas diperlukan agar pendapatan dan daya beli terus tumbuh.

Menurut Ciplis, pemerintah perlu memiliki kebijakan yang mampu mengantisipasi gangguan rantai pasok sekaligus perubahan harga minyak dunia.

Dalam jangka panjang, penguatan ketahanan energi juga perlu diarahkan pada pengurangan ketergantungan terhadap minyak. Pengembangan energi listrik dan energi terbarukan dinilai perlu dipercepat secara bertahap.

Sementara itu, Pertamina Patra Niaga sebagai operator yang ditunjuk menjalankan pendistribusian BBM berkomitmen menjaga keandalan penyaluran energi kepada masyarakat di seluruh wilayah operasional.

“Pertamina Patra Niaga tetap berkomitmen penuh menjaga kelancaran pendistribusian BBM kepada masyarakat, termasuk hingga ke pelosok wilayah," kata Area Manager Communication, Relations & Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi.

Dalam kondisi dinamika geopolitik global seperti saat ini, pihaknya melakukan langkah-langkah yang lebih ekstra untuk memastikan keandalan pasokan dan distribusi, mulai dari pemantauan stok, kesiapan sarana dan armada distribusi, hingga penguatan koordinasi dengan berbagai pihak.

Ahad mengatakan Pertamina Patra Niaga terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah operasional untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan rantai pasok dan memastikan distribusi tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patra Niaga Joko Pranoto menyampaikan terdapat arahan agar menahan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, seperti Pertamax, dan Avtur untuk bulan Oktober.

“Posisi bulan ini, per Oktober itu memang ada arahan untuk harga seluruh JBU (Jenis Bahan Bakar Minyak Umum/BBM nonsubsidi) retail dan avtur itu masih kami tahan, sama dengan harga September,” ucap Joko dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, dipantau dari kanal resmi Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin.

Joko menjelaskan pergerakan harga BBM nonsubsidi pada Januari 2025 hingga awal tahun 2026 relatif landai dan berada di bawah Rp20 ribu per liter.

Akan tetapi, eskalasi konflik geopolitik pada akhir Februari 2026 menyebabkan harga BBM melonjak secara signifikan, bahkan melampaui Rp25 ribu per liter untuk BBM jenis Solar.

“Khusus yang Pertamax dan Pertamax Green pada April itu memang ada pembatasan, tidak naik. Baru kemudian di bulan Juni dinaikkan,” kata Joko.

Pertamax sempat naik menjadi Rp16.250 per liter, sebelum turun dan bertahan di level Rp15.950 per liter pada Agustus–Oktober 2026.

Sementara itu, harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex menyesuaikan harga dengan harga minyak dunia, sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 yang mengatur tentang formula harga dasar untuk perhitungan harga jual eceran BBM umum jenis bensin dan solar yang disalurkan melalui SPBU atau SPBN.

“Kenaikan harga BBM nonsubsidi dan avtur ini memang mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak 28 Februari 2026,” kata Joko.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan nonsubsidi per 1 Oktober 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan September 2026.

Kitty menyampaikan penetapan harga BBM nonsubsidi masih mempertimbangkan berbagai faktor dan kondisi masyarakat.