Program Perlindungan Sosial: Pemerintah Kota Kediri Ajak Warga Daftar secara Mandiri

KEDIRI – Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, mengajak masyarakat mendaftarkan diri secara mandiri dalam Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) guna meningkatkan akurasi data sosial ekonomi dan memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Muttaqin, di Kediri, Selasa(06/10), mengatakan Perlinsos yang dikembangkan Kementerian Sosial menjadi layanan terintegrasi untuk pendaftaran bantuan sosial sekaligus penyampaian sanggah apabila terdapat ketidaksesuaian data.

"Melalui sistem ini, masyarakat nantinya dapat melakukan pengajuan bantuan, menyampaikan sanggah apabila ada ketidaksesuaian data, serta memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara mandiri," kata Imam.

Ia menjelaskan, Perlinsos diterapkan secara digital melalui laman resmi Kementerian Sosial. Masyarakat dapat menggunakan telepon seluler untuk melakukan pengajuan bantuan dan memperbarui data desil sehingga proses pemutakhiran data dapat dilakukan lebih cepat.

Untuk mengakses Perlinsos secara mandiri, masyarakat harus sudah melakukan perekaman KTP elektronik (KTP-el) dan mengaktifkan identitas kependudukan digital (IKD).

Bagi masyarakat yang belum melakukan pendaftaran atau aktivasi IKD, proses pendaftaran dapat dibantu agen Perlinsos yang berperan sebagai fasilitator, baik dalam peng-input-an data maupun penyampaian sanggah jika terdapat ketidaksesuaian desil dengan kondisi riil masyarakat.

Imam mengatakan masyarakat dapat menjadi agen Perlinsos dengan mendaftar secara daring dan gratis melalui portal resmi Kementerian Sosial. Agen Perlinsos bersifat sukarela dan tidak diperbolehkan memungut biaya ataupun memanipulasi data.

"Program ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat Kota Kediri, apalagi bagi masyarakat yang memiliki tetangga yang membutuhkan," ujarnya.

Pemkot Kediri, lanjut dia, juga akan mendorong gerakan ASN Peduli Tetangga dengan mengarahkan aparatur sipil negara (ASN) menjadi agen Perlinsos dan membantu mendaftarkan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

Imam mengatakan penerapan Perlinsos di Kota Kediri telah mulai dilakukan dan ditargetkan pada akhir 2026 seluruh masyarakat di daerah itu sudah terdaftar. Data tersebut nantinya menjadi salah satu acuan penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat pada 2027.

"Pada prinsipnya, Perlinsos ini adalah proses registrasi ulang data sasaran penerima bantuan sosial yang akan diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, khususnya untuk  2027," katanya.

Ia mengimbau masyarakat segera mendaftarkan diri dan keluarganya melalui Perlinsos, baik secara mandiri maupun dengan bantuan agen yang tersedia di tingkat kelurahan, RT, dan lingkungan masyarakat lainnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Marsudi Nugroho mengatakan akses Perlinsos membutuhkan identitas kependudukan yang telah terverifikasi, termasuk perekaman KTP-el dan kepemilikan IKD yang aktif.

Ia menjelaskan aktivasi IKD di Kota Kediri telah dilakukan sejak 2022 dan diperluas sejak 2024. Aktivasi dapat dilakukan oleh warga yang telah berusia 17 tahun dan sudah melakukan perekaman biometrik.

"Pelayanan aktivasi IKD bisa dilakukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Dhoho Plaza lantai 2, serta kantor kecamatan dan kelurahan pada hari dan jam kerja," kata Marsudi.

Masyarakat juga dapat melakukan aktivasi IKD di Kantor Dispendukcapil Kota Kediri pada hari kerja serta Sabtu dan Minggu pukul 08.00 hingga 11.00 WIB.

"Tidak perlu khawatir terhadap penipuan karena pelayanan IKD kita lakukan secara tatap muka dan gratis," ujarnya.